NUSRAMEDIA.COM — Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat NTB Menggugat mendatangi Kantor DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jum’at (20/10/2023).
Kedatangan massa aksi disambut oleh Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda didampingi Sub Koordinator Humas, Protokol dan Perjalanan Sekretariat DPRD NTB, Lalu Juan Hilary dengan santun sambil bersila.
Kedatangan para mahasiswa tersebut dalam rangka menyampaikan sejumlah tuntunan kepada Presiden RI, H. Joko Widodo dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB.
Antara lainnya menyasar kepada Mahkamah Konstitusi (MK) terkait putusan diterimanya gugatan Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).
Pasalnya, putusan itu dinilai berdampak lahirnya politik dinasti yang akan dilakukan Jokowi untuk memuluskan anaknya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi Bakal Calon Wakil Presiden (Bacawapres).
Seperti dikatakan Nanang Sofian Putra selaku Korlap I, MK dinilai telah membuat kegaduhan atas putusan tersebut. “Kami memberi catatan hitam, karena ini jalur yang tidak benar,” katanya.
Nanang Sofian Putra juga meminta pemerintah dalam hal ini Jokowi tidak menjadikan MK sebagai alat politik. “MK lembaga independen yang seharusnya
tegak lurus bersama rakyat,” tegasnya.
“(Yaitu) mengakomodasi kepentingan rakyat. Ini dijadikan alat politik untuk memuluskan jalan politik pihak tertentu. Jadi itu-itu saja yang berkuasa,” sesalnya lagi.
Oleh karenanya, pihaknya meminta kepada DPRD NTB dapat mengawal sejumlah tuntutan aksi tersebut untuk kemudian disampaikan kepada Presiden Jokowi.
“Kami minta tuntutan ini dikirimkan ke Presiden Jokowi, agar beliau tidak kesewenang-wenangan untuk melenggangkan kekuasaannya,” demikian Nanang Sofian Putra.
Ditambahkan Lalu Wahyu Alam selalu Korlap Aksi II menyatakan bahwa dari sejumlah tuntutan yang disuarakan, adapun yang harus dijadikan perhatian dan disikapi oleh DPRD NTB.
Salah satunya soal lahan di Sirkuit Mandalika wilayah Lombok Tengah. Pasalnya, hingga kini mereka menilai bahwa persoalan lahan itu belum juga tuntas hingga saat ini.
Tak hanya itu, termasuk pula soal kelanjutan penanganan kasus dugaan tindak asusila terhadap 10 mahasiswi oleh oknum dosen yang kini ditangani pihak kepolisian.
Selanjutnya terkait kenaikan harga kebutuhan pokok dan masih banyak lagi lainnya. “Kami turun bersama dari berbagai kampus di Mataram ini bentuk keprihatinan kepada pemerintahan Jokowi dan Ma’ruf Amin,” ungkapnya.
“(Dan) juga masih banyak tunggakkan kasus belum bisa selesai di daerah. Semoga DPRD bisa melakukan fungsinya untuk membela hak dan kepentingan rakyat,” sambung Lalu Wahyu Alam.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD NTB Hj. Baiq Isvie Rupaeda menegasksn akan bersurat resmi kepada Pemprov Nusa Tenggara Barat dalam melakukan operasi pasar.
Terlebih dalam menghadapi “meroketnya” harga kebutuhan bahan pokok saat ini. Karena pihaknya menilai, dengan operasi pasar diharapkan dapat menstabilkan harga.
Terkait putusan MK yang dipersoalkan, Isvie Rupaeda menilai pro dan kontra yang terjadi saat ini adalah hal yang wajar. “Saya kok nggak memandang adanya politik
dinasti, karena negara kita menganut paham bukan kerajaan,” kata Isvie Rupaeda.
“Sekalipun misalnya anak Pak Jokowi ikut kontestasi, apakah salah? Kan yang menentukan pilihan adalah rakyat. Jadi, serahkan saja ke rakyat yang punya hak suara. Kan bisa juga rakyat nggak mau pilih anak Presiden,” imbuhnya.
Ditegaskannya, pengiriman sejumlah tuntutan massa aksi ke pemerintah pusat tidak bisa serta merta dilakukan, melainkan bakal dikaji terlebih dulu mengenai point-point yang akan diteruskan ke Presiden Jokowi.
“Tuntutan ini saya kaji dulu, jika perlu dikirimkan ya dikirimkan. Itupun jika urgent, tapi nggak semuanya langsung asal mengirim. Karena ada kewenangan juga ke Pemprov untuk kami tindaklanjuti,” demikian Isvie Rupaeda.
Sekedar informasi, aksi berlangsung aman dan lancar. Nampak pula pihak aparat keamanan dengan baik mengawal proses aksi demonstrasi yang terlaksana di Gedung Udayana kemarin. (red)
