NUSRAMEDIA.COM — Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sudirsah Sujanto angkat bicara soal polemik 100 hari pemerintahan Gubernur-Wakil Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal-Indah Dhamayanti Putri (Iqbal-Dinda).
Pasalnya, banyak yang mempertanyakan kinerja Iqbal-Dinda hingga 100 hari kepemimpinannya. Menurut dia, 100 hari kepemimpinan bukan tolok ukur keberhasilan kinerja untuk memberikan penilaian kepada Iqbal-Dinda.
“Jangan melihat sebuah keberhasilan dari 100 hari saja. Justru kita harus melihat bahwa pada awal kepemimpinan Iqbal-Dinda telah mampu meletakan pondasi baik dan kuat untuk NTB makmur memdunia dalam kepemimpinannya,” jelasnya.
Dia lantas mengungkapkan beberapa hal yang menjadi contoh kinerja sebagai ikhtiar nyata Iqbal-Dinda yang sekiranya belum banyak diketahui khalayak. Antara lainnya melakukan lobi-lobi atau komunikasi intens ke pihak pusat.
Itu semua dilakukan, menurut Sudirsah Sujanto, tak lain untuk menyingkronkan apa yang menjadi harapan besar NTB secara bersama agar dapat terwujud lebih baik kedepannya di semua sektor. “Contoh persoalan ternak kemarin, Pak Gubernur langsung menelpon ke Pak (Wayan) Koster (Gubernur Bali),” bebernya.
“Ini agar bisa melintasi Bali, sehingga ini menjadi salah satu bentuk keseriusan beliau untuk membantu para pengusaha ternak di NTB. Begitu juga persoalan lainnya yang membutuhkan atensi pusat, bahkan beliau langsung intens berkomunikasi dari kememterian ke kementerian lainnya. Termasuk ke Pak Presiden langsung,” imbuhnya.
Tak hanya itu, adapun upaya nyata lainnya yang telah dilakukan Iqbal-Dinda, yakni dengan menuntaskan persoalan tunggakan. “Di awal memimpin, Pak Gubernur Iqbal dan Bu Wagub Dinda juga sudah menyelesaikan tunggakan atau utang yang tersisa,” kata Sudirsah Sujanto.
“Seperti soal utang Rp109 miliar untuk kabupaten/kota, utang BPJS Rp10 miliar, komitmen atlet PON Rp33 miliar. Termasuk beberapa pekerjaan kontraktual dengan pihak ketiga sekitar Rp40 miliar juga sudah dibayar diselesaikan,” lanjutnya.
Kemudian, masih ungkap Legislator Udayana jebolan Dapil II Lombok Barat-Lombok Utara itu, Iqbal-Dinda juga memulai perubahan dan reformasi dengan melakukan restrukturisasi organisasi. Memperbaiki mesin birokrasi yang selama ini gemuk.
Itu semua dilakukan dengan keyakinan bahwa hanya birokrasi yang sehat yang bisa mendongkrak berbagai angka pertumbuhan dan pelayanan. “Menginisiasi lahirnya perda susunan organisasi dan tata kerja (SOTK). Untuk menata birokrasi efisien dan efektif,” kata Sudirsah Sujanto.
Selanjutnya, beber Wakil Ketua Komisi IV DPRD NTB itu, Iqbal-Dinda pada tiga bulan pertama menerbitkan pergub peternakan (Pergub No.5 tahun 2025 tentang Rincian Retribusi Jasa Usaha Uji Laboratorium Kesehatan Hewan). “Alhasil, ternak-ternak tersebut bisa PCR di NTB,” ujarnya.
“Pergub ini juga mempermudah proses pengiriman ternak. Adanya PCR di NTB akan menambah pemasukan asli daerah (PAD). Untuk pertama kalinya, melalui komunikasi intensif Gub NTB dengan Gubernur Bali, I Wayan Koster akhirnya sapi asal NTB diizinkan melintasi Provinsi Bali,” jelasnya lagi.
Menurut Sudirsah yang juga Ketua Bidang Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) DPD Partai Gerindra NTB itu, bahwa ikhtiar Iqbal-Dinda terus berjalan. “Jadi cukup banyak upaya-upaya yang sudah dilakukan beliau-beliau. Termasuk dengan terus membangun kerjasama bersama seluruh elemen,” katanya.
“Jadi saya pikir Iqbal-Dinda sudah sangat baik dalam bekerja. Terutama dalam meletakkan pondasi awal yang baik dan kuat. Oleh karena itu, justru sekarang bagaimana kita bersama bergandengan tangan dan menyatukan langkah untuk terus tumbuh maju bersama mewujudkan NTB makmur mendunia,” ajaknya.
Dia meyakini, apabila semua elemen dapat menyeragamkan langkah secara bersama demi daerah tercinta, maka harapan besar NTB Makmur Mendunia bukan hal yang mustahil untuk direalisasikan. “Maka dari itu, pentingnya kerjasama dan saling mendukung demi terwujudnya NTB makmur mendunia,” tutup Sudirsah Sujanto. (red)
