HUKRIM

Tim Pembela Fihiruddin Siap Tarung di Jalur Hukum

132
Tim Hukum Pembela Rakyat (THPR) Nusa Tenggara Barat yang diketuai Irpan Suriadiata menyatakan kesiapan membela Direktur Logis M Fihiruddin. (Ist)

NUSRAMEDIA.COM — Gelombang aksi unjuk rasa mahasiswa di depan Gedung DPRD NTB, Kamis (10/11) kemarin, nampaknya tak membuat anggota dan pimpinan di Udayana bergeming. Mereka bahkan tetap menyatakan bakal terus melanjutkan laporan terhadap seorang aktivis yang bernama Fihiruddin ke jalur hukum.

Pada aksi unjuk rasa itu, sejumlah elemen mahasiswa melakukan protes ketas atas sikap DPRD NTB yang dinilai arogan lantaran melaporkan Fihiruddin ke pihak kepolisian daerah (Polda) Nusa Tenggara Barat. Karena cuitan Direktur Lombok Global Institut (Logis) dinilai sebagai bentuk kritik bagi lembaga DPRD NTB dan tidak seharusnya dikriminalisasi.

Pasca aksi unjuk rasa yang dilakukan para mahasiswa, unsur pimpinan maupun pimpinan fraksi di Udayana menggelar konferensi pers. Dimana dengan tegas, mereka menyatakan akan terus melanjutkan proses hukum untuk Fihiruddin. Menanggapi hal ini, puluhan lawyer pembela Fihiruddin yang tergabung dalam Tim Hukum Pembela Rakyat (THPR) juga justru menyatakan tidak gentar.

Baca Juga:  Polres Lombok Tengah Semakin Gencar Berantas Narkoba

Bahkan mereka secara tegas akan mendampingi serta menghadapi proses hukum. Ketua Tim THPR Irpan Suriadiata menegaskan, pihaknya akan mendampingi penuh Fihiruddin hingga kasus itu tuntas. “Kalau soal laporan polisi, klien kami sebagai warga negara yang baik akan patuh terhadap proses hukum yang berkeadilan untuk merespon laporan tersebut. Dan kami dari THPR juga solid untuk membela Fihir,” tegasnya, Kamis malam (10/11) kemarin.

Menurut Irpan, substansi persoalan dalam kasus Fihir ini bukan pada laporan polisi atau ranah hukum. Namun, apakah sikap ini menjadi sikap kelembagaan atau hanya sikap pribadi oknum anggota dewan. “Justru persoalannya bukan pada laporan polisi. Tapi, apakah ini merupakan sikap pribadi atau keputusan lembaga dewan semata yang menjadi inti masalahnya,” ujarnya.

Irpan mengatakan, THPR menilai bahwa jauh lebih penting dan lebih subtantif jika DPRD NTB mau menindaklanjuti tabir “kabar angin” dari cuitan Fihiruddin dengan mendesak pihak Badan Kehormatan (BK) DPRD NTB untuk dapat menjalankan fungsinya secara optimal, transparan dan akuntabel. “Harusnya BK DPRD NTB memeriksa dan memverifikasi secara mendalam dan penuh kesungguhan tentang ‘kabar angin’ yang dilontarkan klien kami,” katanya.

Baca Juga:  Seorang Petani Ditangkap Satresnarkoba Polres Sumbawa

Menurut dia, pernyataan Pimpinan DPRD NTB sangat kontra produktif dan patut diduga sedang menggeser pokok masalahnya. DPRD NTB dinilai sedang berusaha ‘mengamputasi’ bahkan lebih jauh ingin mematikan saluran dan peran serta fungsi BK sebagai Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

“Jika ‘kabar angin’ dibiarkan berlarut-larut, maka bukan pokok masalah sebenarnya yang sekarang menjadi perhatian rakyat yang akan terungkap, melainkan DPRD lebih asyik menabuh genderang dalam ruang lingkup hukum pidana. Tapi ingat, rakyat tidak buta dan tuli dengan teatrerikal demikian,” tegas Irpan.

THPR meyakini bahwa bagi rakyat, cara DPRD NTB merespons jauh dari kaidah-kaidah berdemokrasi dan justru dengan sengaja menutup dirinya secara kelembagaan untuk menjawab dinamika masyarakat in case tentang “kabar angin”. “Maka dengan demikian patut kami pandang DPRD NTB sedang berusaha secara sistimatis untuk menggeser bahkan lebih jauh menutup persoalan sebenarnya yaitu tentang ‘kabar angin’,” tuturnya.

Baca Juga:  Tim Puma Polres Lotara Ringkus Pelaku Curat

Irpan menandaskan, adanya konferensi pers yang dilakukan oleh pimpinan DPRD NTB yang pada pokoknya menyatakan bahwa mereka solid untuk meneruskan laporan pidana terhadap Fihirudin tersebut merupakan hal yang wajar. “Bagi kami adalah hal yang biasa-biasa saja, tidak ada yang menggetarkan. Dan terhadap hal tersebut kami selaku tim penasihat hukum siap untuk menghadapi laporan tersebut,” katanya.

Hanya saja, demi kebenaran dan kejujuran, THPR tetap meminta agar DPRD NTB juga berani membuktikan “kabar angin” tersebut dengan melakukan tes rambut dan tes darah bagi semua anggota DPRD NTB. “Bagaimana mungkin kita bisa mengatakan Fihirudin menyebarkan berita bohong, jika kita tidak berani membuka apa yang menjadi pokok masalah yang dipertanyakan oleh Fihirudin tersebut,” tutupnya. (red) 

Artikel sebelumyaDPRD NTB Tegaskan Pelaporan Terhadap Fihiruddin Resmi Secara Kelembagaan
Artikel berikutnyaDiharapkan Jadi Refleksi dan Motivasi Generasi Muda