NUSRAMEDIA.COM — Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Hadi, menyampaikan duka cita mendalam atas kecelakaan tragis antara KRL Commuter Line dan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4) malam.
Hingga Selasa (28/4), jumlah korban meninggal dunia dilaporkan mencapai 14 orang, sementara puluhan lainnya masih menjalani perawatan di sejumlah fasilitas kesehatan. Abdul Hadi meminta seluruh korban luka mendapatkan penanganan maksimal tanpa kompromi.
“Saya menyampaikan simpati dan duka cita yang mendalam kepada para korban dan keluarga yang ditinggalkan. Penanganan korban harus menjadi prioritas utama,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa insiden ini merupakan alarm keras bagi sistem keselamatan perkeretaapian nasional dan tidak boleh dianggap sebagai kejadian biasa. Menurutnya, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh, terutama pada aspek persinyalan, proteksi perjalanan kereta, serta pengamanan perlintasan sebidang.
“Peristiwa ini bukan sekadar kecelakaan, tetapi sinyal adanya potensi persoalan sistemik yang harus segera dibenahi,” tegasnya. Abdul Hadi mendesak Kementerian Perhubungan Republik Indonesia bersama Komite Nasional Keselamatan Transportasi untuk melakukan investigasi secara menyeluruh, transparan, dan berbasis pada seluruh faktor penyebab, baik manusia, teknis, maupun sistem operasional.
Ia juga menyoroti rangkaian kejadian yang diduga menjadi pemicu kecelakaan, termasuk insiden awal ketika sebuah taksi tertemper KRL di perlintasan setelah stasiun, yang menyebabkan rangkaian KRL tertahan sebelum akhirnya ditabrak KA Argo Bromo Anggrek dari arah belakang.
“Rantai kejadian ini harus dibuka secara terang. Jika ada KRL yang tertahan, sistem seharusnya mampu mendeteksi dan memberikan peringatan kepada kereta di belakang bahwa jalur belum aman,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menilai perlintasan sebidang masih menjadi titik paling rawan dalam sistem perkeretaapian nasional. Banyaknya perlintasan yang belum dijaga optimal dinilai meningkatkan risiko kecelakaan berulang.
“Masuknya kendaraan ke jalur rel hingga menyebabkan kereta berhenti menunjukkan lemahnya pengamanan. Ini persoalan serius yang harus segera dibenahi,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, Abdul Hadi mendorong penutupan perlintasan sebidang berisiko tinggi, percepatan pembangunan flyover dan underpass di jalur padat, serta penguatan penegakan hukum terhadap pelanggar melalui sistem tilang elektronik.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya percepatan penerapan teknologi keselamatan seperti Automatic Train Protection (ATP), yang memungkinkan kereta berhenti otomatis saat terjadi potensi bahaya atau pelanggaran sinyal. “Keselamatan harus berbasis sistem berlapis—teknologi, infrastruktur, dan disiplin pengguna harus berjalan bersama,” tambahnya.
Abdul Hadi juga mengingatkan bahwa insiden ini menjadi catatan penting di tengah evaluasi transportasi nasional yang sebelumnya menunjukkan tren positif, khususnya pada periode mudik Lebaran.
“Justru di saat tidak padat, kita lengah. Ini harus menjadi bahan introspeksi serius bagi seluruh pemangku kepentingan,” tegasnya. Komisi V DPR RI, lanjutnya, akan terus mengawal proses investigasi serta memastikan hasilnya ditindaklanjuti dengan langkah konkret guna memperkuat sistem keselamatan transportasi publik di Indonesia. (*)
