NUSRAMEDIA.COM — Pemerintah Kabupaten Sumbawa bersama PT BPR NTB Perseroda menjajaki kerja sama strategis dalam penyaluran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), termasuk PPPK paruh waktu.
Inisiatif tersebut diharapkan menjadi langkah awal dalam menghadirkan sistem penggajian yang lebih efektif, aman, dan terintegrasi, sekaligus menjadi proyek percontohan bagi kabupaten/kota lain di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Rencana kerja sama itu dibahas dalam pertemuan antara Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, dengan jajaran pimpinan PT BPR NTB Perseroda di Aula Hasan Usman, Kantor Bupati Sumbawa, Selasa (21/7/2026).
Tidak hanya berfokus pada penyaluran gaji PPPK, kerja sama yang tengah dijajaki juga mencakup pembiayaan kredit bagi PPPK dan perangkat desa, layanan transaksi Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD), serta program edukasi literasi keuangan bagi pemerintah desa.
Direktur PT BPR NTB Perseroda, Faisal, S.E., mengungkapkan bahwa Kabupaten Sumbawa merupakan pemegang saham terbesar kedua di PT BPR NTB Perseroda dengan kepemilikan sebesar 14,85 persen. Karena itu, Sumbawa dinilai memiliki posisi strategis untuk menjadi daerah pertama yang menerapkan skema penggajian PPPK melalui BPR NTB.
Menurut Faisal, meningkatnya jumlah PPPK di Kabupaten Sumbawa membutuhkan sistem pembayaran gaji yang mampu memberikan kemudahan, keamanan, dan efisiensi. Di sisi lain, pengelolaan ADD dan DD juga memerlukan sistem transaksi yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh pemerintah desa.
Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, menyambut positif rencana kolaborasi tersebut. Ia menilai kerja sama antara pemerintah daerah dan BPR NTB tidak hanya akan memperkuat layanan keuangan bagi aparatur pemerintah, tetapi juga berpotensi memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurutnya, semakin kuat kinerja BPR NTB, semakin besar pula kontribusi yang dapat diberikan kepada daerah sebagai salah satu pemegang saham, baik melalui peningkatan dividen maupun perluasan layanan keuangan kepada masyarakat.
Wabup Ansori juga mendorong BPR NTB untuk lebih proaktif menjangkau masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ia menilai peningkatan jumlah nasabah yang diiringi dengan penurunan kredit bermasalah akan memperkuat kesehatan perbankan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
“BPR NTB harus lebih aktif menjemput bola, terutama kepada pelaku UMKM. Dengan bertambahnya nasabah dan berkurangnya kredit bermasalah, kerja sama ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan dividen bagi daerah,” ujar Wabup Ansori.
Apabila terealisasi, kerja sama ini diharapkan menjadi model sinergi antara pemerintah daerah dan bank milik daerah dalam memperkuat tata kelola keuangan, meningkatkan akses pembiayaan bagi aparatur dan masyarakat, serta mendukung pembangunan ekonomi Kabupaten Sumbawa secara berkelanjutan. (*)
