NUSRAMEDIA.COM — Proses seleksi Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kini memasuki babak baru dan terus bergulir. Panitia Seleksi (Pansel) telah menyerahkan tiga nama terbaik hasil seleksi kepada Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, untuk ditetapkan satu di antaranya sebagai Sekda definitif.
Adapun tiga nama yang masuk dalam daftar tersebut yakni Ahsanul Khalik, yang baru saja dilantik sebagai Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Provinsi NTB. Kemudian Abul Chair, Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur, serta Ahmad Saufi yang menjabat sebagai Asisten Deputi Pemberdayaan dan Peningkatan Prestasi Bangsa di Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).
Dari ketiga nama tersebut, Abul Chair menjadi satu-satunya kandidat yang berasal dari luar NTB. Kehadirannya pun memunculkan kembali isu Sekda “impor” yang hingga kini masih menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat maupun kalangan politik.
Isu tersebut memantik beragam respons. Sebagian pihak menyatakan keberatan jika Sekda NTB berasal dari luar daerah, sementara sebagian lainnya menilai asal daerah bukanlah persoalan selama yang bersangkutan dinilai mampu, profesional, dan layak menduduki jabatan strategis tersebut.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD NTB, Syamsul Fikri AR, S.Ag., M.Si., menyatakan bahwa pihaknya tidak mempersoalkan asal-usul calon Sekda NTB. Legislator DPRD NTB dari Daerah Pemilihan (Dapil) V Sumbawa–Sumbawa Barat itu menegaskan, yang terpenting adalah kapasitas dan integritas calon Sekda.
“Selama mampu dan layak, menurut saya tidak jadi masalah. Mau dari dalam daerah atau luar daerah, itu bukan persoalan,” ujar Syamsul Fikri. Menurutnya, Sekda NTB ke depan harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, khususnya dalam membangun hubungan harmonis dengan DPRD sebagai mitra kerja pemerintah daerah.
Selain itu, calon Sekda juga harus memahami dan mampu menerjemahkan visi dan misi gubernur dan wakil gubernur dalam kebijakan birokrasi. “Yang kita harapkan, siapa pun yang terpilih nanti bisa berkomunikasi dengan DPRD dengan baik,” kata Wakil Ketua I DPD Partai Demokrat NTB ini.
“Termasuk memahami visi dan misi gubernur, paham demokrasi, serta mampu menjalankan kemauan kepala daerah dalam koridor aturan,” sambung mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa tersebut kepada wartawan di Mataram.
Syamsul Fikri menambahkan, dalam konteks kepegawaian, Aparatur Sipil Negara (ASN) pada dasarnya siap ditempatkan di mana saja di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Kita ini NKRI. ASN itu siap ditempatkan di mana saja. Yang paling penting dia punya integritas, kemampuan, dan kapasitas sebagai top leader ASN di NTB,” pungkasnya.
Dengan diserahkannya tiga nama tersebut kepada gubernur, publik kini menanti keputusan akhir siapa yang akan dipercaya mengemban jabatan strategis sebagai Sekda NTB, figur yang diharapkan mampu menjadi motor penggerak birokrasi dan penghubung efektif antara eksekutif dan legislatif. (*)
