NUSRAMEDIA.COM — Dalam penyampaian pandangan di sidang paripurna DPRD Sumbawa Kamis (25/9/25), fraksi golkar fraksi golkar memberikan apresiasi atas kenaikan PAD, namun mencermati bahwa pendapatan transfer turun 113,4 miliar rupiah dan lain-lain pendapatan yang sah turun sebesar 7,47 miliar.
“Penurunan ini berpotensi mengurangi fleksibilitas fiskal daerah. Oleh karena itu, Fraksi Golkar mendorong agar strategi diversifikasi sumber PAD terus diperkuat, terutama melalui sektor pariwisata, pertanian, dan optimalisasi BUMD,” ujar Fraksi Golkar DPRD Sumbawa melalui juru bicaranya, Syukri, HS. A.Ma.
Diungkapkan, Fraksi Golkar telah mencatat bahwa belanja daerah mengalami pengurangan sebesar 23,01 miliar rupiah atau – 0,94%, sehingga dari 2,453 triliun menjadi 2,430 triliun rupiah. “Secara rinci, belanja operasi meningkat rp55,2 miliar (+3,01%), sedangkan belanja modal justru turun signifikan rp73,5 miliar (-31,51%),” katanya.
“Fraksi golkar memberi perhatian serius terhadap penurunan belanja modal ini, karena berpotensi menghambat pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan masyarakat. Kami meminta pemerintah memastikan agar program pelayanan dasar dan infrastruktur tetap menjadi prioritas utama,” jelasnya lagi.
Selain itu, dikatakan bahwa Fraksi Golkar mencermati peningkatan signifikan pada penerimaan pembiayaan sebesar Rp 88,4 miliar dari target awal Rp 5 miliar menjadi Rp 93,4 miliar, yang bersumber dari silpa tahun sebelumnya. Fraksi Golkar menilai lonjakan silpa ini menunjukkan adanya kelemahan dalam perencanaan dan penyerapan anggaran tahun lalu. Sehingga diminta agar ke depan pengelolaan anggaran lebih disiplin, sehingga ABPD benar-benar dapat dimanfaatkan optimal pada tahun berjalan dan tidak menumpuk menjadi silpa.
“Fraksi Golkar berpendapat bahwa masalah struktural perencanaan pendapatan daerah adalah minimnya kajian teknokratik yang kuat. Selama ini, penetapan target cenderung “top-down”, bukan berbasis analisis data dan tren ekonomi makro maupun mikro. Oleh karenanya, Fraksi Partai Golkar menyarankan agar pemerintah daerah melibatkan perguruan tinggi dan lembaga riset lokal dalam proses penyusunan target pendapatan daerah,” tandasnya. (red)
