NUSRAMEDIA.COM — Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Kabupaten Sumbawa menegaskan pentingnya efisiensi anggaran serta keberpihakan pada kepentingan masyarakat dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2024 mengenai APBD 2025.
Pandangan umum fraksi ini disampaikan oleh juru bicara Muhammad Taufik dalam rapat paripurna DPRD Sumbawa. Taufik menyoroti realisasi pendapatan daerah tahun berjalan yang dinilai belum maksimal. Karena itu, Fraksi Gerindra meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh sumber pendapatan, baik dari pajak, retribusi, maupun dana transfer pusat.
“Pemerintah daerah harus mampu menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD) secara optimal, namun tetap dengan prinsip tidak membebani masyarakat,” tegasnya. Fraksi Gerindra juga menekankan agar perubahan APBD berpihak pada kebutuhan masyarakat, terutama sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, serta pemberdayaan ekonomi desa.
“Program yang langsung dirasakan masyarakat seperti perbaikan jalan desa, dukungan UMKM, dan peningkatan layanan kesehatan serta pendidikan harus mendapat perhatian serius dalam alokasi anggaran,” ujarnya. Di samping itu, transparansi dan akuntabilitas anggaran turut menjadi sorotan. Fraksi Gerindra mendorong penguatan peran inspektorat dalam pengawasan internal, serta membuka ruang partisipasi publik dalam pengawasan eksternal.
“Kami berharap ada kanal pengaduan dan laporan masyarakat yang efektif agar pengawasan APBD benar-benar berjalan,” tambahnya. Menutup pandangannya, Fraksi Gerindra menegaskan komitmen untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2025. “Tujuan kami jelas, yakni menghasilkan kebijakan anggaran yang responsif, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Sumbawa,” pungkas Taufik. (red)
