NUSRAMEDIA.COM — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan komitmennya untuk mempercepat penuntasan daerah blankspot dan lemah sinyal.
Ini sebagai bagian dari agenda besar transformasi digital daerah. Komitmen tersebut, ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan Daerah Blankspot dan Lemah Sinyal.
Rapat Koordinasi itu yang digelar tepatnya di Gedung Sangkareang, Kantor Gubernur NTB (14/10/2025). Rapat melibatkan seluruh Dinas Kominfo Kabupaten/Kota, Bappeda.
Bahkan pihak Sekretariat Infrastruktur Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Komdigi. “Kita ingin memastikan seluruh wilayah NTB, mendapatkan akses internet yang memadai,” kata Yusron Hadi.
“Tidak boleh ada lagi desa yang tertinggal, karena sinyal,” sambung Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Kominfotik) Provinsi Nusa Tenggara Barat tersebut, Selasa (14/10/2025).
Pertemuan tersebut juga membahas hasil pemetaan terbaru per Maret 2025. Dimana menunjukkan masih terdapat 33 titik blankspot dan 124 titik lemah sinyal di seluruh NTB.
Daerah dengan jumlah tertinggi berada di Kabupaten Dompu dan Bima (masing-masing 9 lokasi), disusul Lombok Utara (7 lokasi) dan Kabupaten Sumbawa (5 lokasi).
Kadis Kominfotik menegaskan, penanganan diprioritaskan pada wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi dan potensi ekonomi besar seperti pariwisata, perikanan, dan pertanian.
“Transformasi digital bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga pemerataan manfaat. Daerah dengan potensi pariwisata dan ekonomi, harus mendapat dukungan konektivitas lebih dahulu,” imbuhnya.
Sementara itu, Perwakilan Sekretariat Infrastruktur BAKTI Komdigi memaparkan berbagai program yang sedang dan akan dijalankan di NTB.
Sejak tahun 2016, BAKTI telah membangun lebih dari 100 Base Transceiver Station (BTS) di wilayah Nusa Tenggara Barat. Pada 2025, BAKTI menargetkan pembangunan 13 lokasi tambahan.
Bahkan melakukan peningkatan kapasitas jaringan 4G, melalui penggantian media transmisi dari radio link ke fiber optik, terutama di wilayah Bima dan Kabupaten Dompu.
“Kami terus melakukan validasi dan evaluasi bersama pemerintah daerah, untuk memastikan intervensi dilakukan pada titik prioritas yang benar-benar membutuhkan,” jelas perwakilan BAKTI.
Pada sisi pemerintah kabupaten/kota, sejumlah Kepala Dinas Kominfo menyatakan dukungannya terhadap percepatan transformasi digital. Diakui masih terdapat titik lemah sinyal.
Antara lainnya seperti di wilayah potensial seperti Paremas, Toyang, dan Lenek Buren di Lombok Timur, serta Taman Langit, Lingsar, dan Longgongan di Lombok Barat yang merupakan kawasan wisata dan pendidikan.
Pemerintah daerah berkomitmen memperkuat koordinasi dengan provider dan BAKTI. Mendorong optimalisasi jaringan, sejalan dengan program digitalisasi desa yang kini tengah digalakkan.
Kolaborasi lintas sektor juga menjadi perhatian Bappeda NTB, menekankan pentingnya overlay data potensi wilayah dengan data blankspot, agar intervensi pembangunan infrastruktur digital lebih tepat sasaran.
Rakor menjadi langkah awal penyusunan kebijakan payung provinsi, terkait percepatan penanganan daerah blankspot. Pemerintah NTB bersama BAKTI dan penyedia layanan telekomunikasi, sepakat menyusun rencana.
Ini sebagai tindak lanjut berupa validasi lapangan, sinkronisasi, serta pembentukan forum lanjutan guna mempercepat realisasi konektivitas merata di seluruh NTB.
“Forum ini bukan yang terakhir. Setelah ini, kita akan bergerak ke tahap intervensi konkret, agar seluruh masyarakat NTB bisa menikmati konektivitas yang setara,” pungkas Yusron Hadi. (*) 
