NUSRAMEDIA.COM — Masalah kemiskinan masih menjadi “PR” di Nusa Tenggara Barat. Meski demikian, Pemerintah Provinsi (Pemprov) terus berupaya menekan angka kemiskinan di NTB.
Kamis (8/9), Wakil Gubernur NTB, Sitti Rohmi Djalillah menerima audiensi Badan Pusat Statistik (BPS) NTB. Ini berkaitan rencana akan dilangsungkan Rakor dengan Kabupaten/Kota.
Yakni soal pelaksanaan pendataan sosial ekonomi masyarakat melalui program nasional atau kerap disebut Registrasi Sosial Ekonomi (RSE) Tahun 2022 dalam waktu dekat ini.
Dikatakab Wagub, Pendataan sosial ekonomi masyarakat melalui registrasi nasional oleh BPS diharapkan dapat mengurai masalah angka kemiskinan NTB yang dinilai masih cukup besar.
“Saya berharap dengan kegiatan ini akan memvalidasi data kemiskinan kita dan Kabupaten/Kota bersemangat memperbaiki data ini demi masyarakat yang memang berhak menerima bantuan,” tegasnya.
Menurut orang nomor dua di NTB itu, secara tidak langsung Registrasi Sosial Ekonomi ini juga akan berdampak pada pemutakhiran data angka kemiskinan sampai kemiskinan ekstrim di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Disebutkan Wagub, angka 13,68 persen atau 731.940 jiwa yang masuk dalam kategori miskin per Maret 2022 masih dipengaruhi oleh pendataan yang tidak valid. Dia yakin, kondisi real masyarakat belum tercermin dari data kemiskinan tersebut.
Sementara itu, Kepala BPS NTB Wahyudin mengatakan, percepatan Pendataan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) sangat diperlukan untuk mendorong penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.
“Reformasi program perlindungan sosial diarahkan pada perbaikan basis data penerima melalui pembangunan data Regsosek serta percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem,” katanya.
“Juga upaya dalam mewujudkan Satu Data Indonesia yang membantu pemerintah pusat dan daerah,” sambung Wahyudin lagi. Pendataan awal Regsosek akan menghasilkan data terpadu.
Dimana tidak hanya untuk program perlindungan sosial, tetapi juga data kondisi sosial ekonomi keluarga yang dibutuhkan untuk perencanaan pembangunan dengan tersedianya data sosial ekonomi yang bersifat sektoral.
Kemudian menjadi data yang terintegrasi dan akurat dan menjadi basis data seluruh penduduk yang terdiri atas profil, kondisi social, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan yang terhubung dengan data induk kependudukan serta basis data lainnya hingga tingkat desa/kelurahan.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, Baiq Nelly Yuniarti mengatakan, program unggulan NTB Satu Data yang diampu Dinas Kominfotik NTB akan terintegrasi langsung dengan hasil pendataan Regsosek 2022 ini.
“Secara tidak langsung juga akan terjadi pemutakhiran data di NTB Satu Data secara sektoral agar dapat digunakan mengambil kebijakan strategis oleh pimpinan,” demikian dikatakan perempuan yang dikenal santun dan ramah tersebut. (red)
