NUSRAMEDIA.COM — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan komitmennya untuk terbuka terhadap berbagai aspirasi masyarakat, termasuk dari kalangan mahasiswa. Namun, setiap masukan diharapkan disampaikan secara fokus agar dapat ditindaklanjuti secara efektif dan tepat sasaran.
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, saat menerima audiensi Ikatan Mahasiswa Bima (IMBI) di Ruang Anggrek Kantor Gubernur NTB. “Setiap perjuangan harus fokus pada apa yang menjadi titik dari perjuangan itu sendiri,” ujar Wagub yang akrab disapa Ummi Dinda tersebut kemarin.
Ia menekankan pentingnya komunikasi yang berkelanjutan antara masyarakat, mahasiswa, dan pemerintah, sehingga berbagai persoalan dapat diselesaikan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran daerah. “Di tengah keterbatasan anggaran, pemerintah tetap berupaya melakukan langkah konkret, seperti perbaikan jalan sporadis di titik-titik yang rawan bagi pengguna,” jelasnya.
Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah aspirasi, di antaranya kondisi infrastruktur jalan di wilayah Sumbawa, Bima, dan Dompu, serta belum meratanya akses jaringan internet di sejumlah daerah. Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB, Ahsanul Khalik, mengakui masih adanya wilayah blank spot di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa.
Beberapa kecamatan seperti Lambitu, Wera, Monta, Langgudu, Ambalawi, dan Sape disebut masih mengalami keterbatasan sinyal, terutama di wilayah perbukitan dan terpencil. “Kondisi geografis dan pertimbangan bisnis operator menjadi tantangan dalam pemerataan layanan,” ungkapnya.
Sebagai langkah konkret, Pemprov NTB terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan operator telekomunikasi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jaringan. Usulan wilayah blank spot juga telah diajukan melalui program BAKTI agar masuk dalam prioritas pembangunan Base Transceiver Station (BTS).
“Kami juga melakukan pemetaan bersama pemerintah kabupaten terkait kesiapan lahan dan perizinan untuk mendukung investasi operator,” tambahnya. Sementara itu, terkait infrastruktur jalan, Kepala Dinas PUPR NTB, Lalu Kusuma Wijaya, menyampaikan bahwa sejumlah ruas jalan di wilayah Bima dan sekitarnya telah masuk dalam rencana penanganan.
“Insya Allah mulai Mei ini akan dilakukan perbaikan di beberapa ruas seperti Karumbu–Sape, Tawali–Sape, dan titik lain yang mengalami kerusakan,” ujarnya. Pemprov NTB mengakui keterbatasan anggaran menjadi tantangan dalam percepatan pembangunan infrastruktur.
Oleh karena itu, penanganan difokuskan pada titik-titik prioritas yang dinilai paling mendesak dan berisiko bagi masyarakat. Audiensi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mendorong pembangunan daerah yang lebih merata, khususnya di sektor infrastruktur dan konektivitas digital. (*)
