NUSRAMEDIA.COM — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan bahwa sektor transportasi darat memegang peranan krusial dalam mendukung keberhasilan berbagai program strategis daerah, mulai dari ketahanan pangan hingga pengembangan pariwisata unggulan. Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah NTB, Abul Chair, saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) XI DPD Organda NTB di Hotel Lombok Astoria, kemarin.
Dalam sambutannya, Abul Chair menekankan bahwa keberadaan Organisasi Angkutan Darat (Organda) tidak boleh sekadar formalitas, melainkan harus menjadi organisasi yang aktif memperjuangkan sistem transportasi yang selamat, tertib, dan berkelanjutan. “Organda harus menjadi organisasi wajib yang benar-benar hadir memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah,” ujarnya.
Ia menegaskan, keberhasilan program prioritas seperti ketahanan pangan sangat bergantung pada sistem transportasi yang baik. Menurutnya, ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan stok, tetapi juga distribusi yang merata dan terjangkau. “Jangan bicara ketahanan pangan atau pariwisata unggulan jika layanan transportasinya belum tertata dengan baik,” tegasnya. Di tengah era disrupsi, pemerintah juga mendorong pelaku usaha transportasi untuk terus berinovasi mengikuti perkembangan teknologi.
Kolaborasi, kata dia, harus dimaknai sebagai kerja yang saling terhubung dan mendukung demi meningkatkan layanan mobilitas masyarakat. Sementara itu, Ketua DPD Organda NTB, Junaidi Kasum, menegaskan peran strategis Organda sebagai jembatan antara kepentingan pemerintah dan aspirasi pelaku usaha angkutan.
Ia menyoroti pentingnya regulasi bagi kendaraan modifikasi seperti odong-odong agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. “Kami berharap pemerintah segera menghadirkan payung hukum. Jangan sampai persoalan ini berlarut seperti transportasi online di masa lalu,” katanya. Junaidi juga mengungkapkan beban berat yang dihadapi pengusaha angkutan akibat kenaikan pajak opsen dari 9 persen menjadi 12 persen.
Kondisi tersebut menyebabkan selisih harga kendaraan di NTB dengan daerah lain semakin lebar. “Selisih harga mobil baru bisa mencapai Rp25 juta hingga Rp70 juta dibanding Jakarta. Ini tentu berdampak pada Pendapatan Asli Daerah,” jelasnya. Di sisi lain, Organda juga meminta adanya penyesuaian biaya angkut terkait kebijakan Over Dimension Over Loading (ODOL) agar pelaku usaha tetap dapat bertahan.
Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan NTB, Khaerus Sobri, menegaskan bahwa Organda merupakan mitra strategis pemerintah dalam penataan transportasi darat. Ia memaparkan sejumlah capaian kolaborasi antara Dishub NTB dan Organda, di antaranya sinkronisasi data armada, pengawasan angkutan Lebaran melalui ramp check, serta penertiban operasional angkutan.
Selain itu, pemerintah juga mulai menerapkan sistem pengawasan modern melalui identifikasi visual dan elektronik. Setiap armada nantinya akan dilengkapi stiker trayek berkode warna serta Kartu Pengawasan Elektronik (KPE) berbasis barcode. “Melalui sistem ini, seluruh data kendaraan hingga status perizinan dapat diakses secara transparan,” jelas Sobri.
Upaya pembenahan transportasi ini merupakan bagian dari visi besar pemerintah daerah dalam mewujudkan konsep “NTB Connected” guna menghubungkan berbagai destinasi wisata. “Destinasi wisata kelas dunia membutuhkan sistem transportasi yang andal. Di sinilah peran kami untuk memastikan konektivitas berjalan optimal,” pungkasnya. Pasca Musda, Dinas Perhubungan NTB berencana menggelar pertemuan lanjutan bersama pengurus Organda terpilih guna merumuskan langkah strategis penguatan transportasi darat ke depan. (*)
