NUSRAMEDIA.COM — Senin (30/1) kemarin, Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Barat bersilaturahim dengan Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalilah. Hadir pula dikesempatan itu, Kepala Dinas Kominfotik Provinsi NTB Najamuddin Amy. Pertemuan silaturahim yang berlangsung diruang kerja Wagub ini, membahas terkait pelayanan publik.
Oleh karenanya, orang nomor dua di NTB itu menekankan bahwa tingkat kepatuhan pelayanan publik provinsi NTB harus tetap berada di zona hijau. Terlebih, kata Ummi Rohmi kerap Wakil Gubernur NTB disapa, pemerintah harus mengetahui berbagai kebutuhan ataupun permasalahan yang ada di masyarakat.
“Apa yang dibutuhkan masyarakat, setiap permasalahan yang ada di masyarakat harus dapat kita ketahui bersama,” tegas Wagub asal Kabupaten Lombok Timur tersebut. “Itulah makanya ada NTB Care, sehingga segala pengaduan masyarakat dapat kita ketahui dan aktifnya pimpinan di sosial media, sehingga bisa secara langsung berkomunikasi dengan masyarakat,” sambungnya.
Tingkat Kepatuhan Pelayanan Publik Provinsi NTB masih aman di zona hijau dengan indeks pencapaian 80,71 persen di tahun 2022. Hasil survei ini dilakukan oleh Ombudsman NTB pada tahun lalu. Kepatuhan standar pelayanan publik yang dilakukan oleh Provinsi NTB telah maksimal, walaupun belum mencapai 100 persen. Dalam data hasil survei zonasi yang dikeluarkan Ombudsman pada 2023 untuk penilaian tahun 2022, Provinsi NTB dua tahun berturut- turut tetap berada di zona hijau.
Kepala Keasistenan Bidang Pencegahan Ombudsman RI Perwakilan NTB, Muhamad Rosyid Rido mengatakan bahwa nilai Indeks Persepsi Maladministrasi di Provinsi NTB cukup tinggi. Indeks Persepsi Maladministrasi bertujuan mengetahui kenyamanan masyarakat dalam memperoleh informasi tentang suatu standar layanan melalui pengukuran persepsi.
Fokus ditujukan pada empat layanan dasar yaitu layanan di bidang administrasi kependudukan, bidang kesehatan, bidang pendidikan, dan bidang perizinan. Sementara itu, Kepala Dinas Kominfotik NTB Najamuddin Amy menjelaskan, keterbukaan informasi pelayanan dasar di Provinsi NTB telah berjalan dengan baik.
Dicontohkannya seperti pelayanan kesehatan yang tetap di upgrade. Ini, masih kata Doktor Najam akrab ia disapa, baik dari sisi infrastruktur fisik, maupun informasi secara online dan offline. “Kalau dihubungkan dengan pelayanan dasar, kita punya program penanganan stunting yang cukup gencar dilaksanakan mulai dari sisi intervensi kebijakan dan anggaran,” bebernya.
Adapun berbagai inovasi yang telah dikembangkan di Provinsi NTB, yakni NTB Care, NTB Satu Data, NTB Mall, Posyandu Keluarga, JPS Gemilang. Ini sebagai solusi kebangkitan ekonomi dimasa pandemi COVID19. Adapun inovasi OPD dengan kehadiran BRIDA, Inovasi SMK menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) SMK dan Teaching Factory untuk mengakselerasi industrialisasi, inovasi industri permesinan, alat transportasi dan sebagainya. (red)
