POLITIK

Jelang Masa Kampanye, Bawaslu Sumbawa Tekankan Panwascam Pahami Regulasi Penanganan Pelanggaran Pemilu

Bawaslu Kabupaten Sumbawa menekankan kepada anggota Panwaslu Kecamatan (Panwascam) untuk memahami regulasi terkait penanganan pelanggaran pada tahapan kampanye di Pemilu 2024. (Ist)

NUSRAMEDIA.COM — Bawaslu Kabupaten Sumbawa menekankan kepada anggota Panwaslu Kecamatan (Panwascam) untuk memahami regulasi terkait penanganan pelanggaran pada tahapan kampanye di Pemilu 2024.

Hal tersebut disampaikan Ketua Bawaslu Sumbawa melalui Kasubbag Administrasi, Edy Ramli S. Ap saat membuka rapat koordinasi Penanganan Pelanggaran Tahapan Kampanye pada Pemilu 2024 bersama anggota Panwaslu di 24 Kecamatan yang ada, Kamis (23/11/2023), di Hotel Parahyangan, Sumbawa.

Dikatakan Edy-akrabnya disapa, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menyamakan persepsi terhadap penanganan pelanggaran tahapan kampanye pada pemilu 2024.

Baca Juga:  Warga Rembiga Dukung Karman Maju Pilwalkot Mataram

Rakor tersebut menghadirkan dua orang narasumber yakni, Komisioner KPU Sumbawa, M. Ali membahas tentang larangan dalam kampanye dan materi apa saja yang perlu disampaikan oleh tim kampanye maupun calon.

Kemudian, materi tentang tata cara penanganan pelanggaran baik administrasi maupun pelanggaran tindak pidana pemilu, disampaikan oleh Komisioner Bawaslu Sumbawa Periode 2018 – 2023.

“Kegiatan ini dihajatkan kerena sebentar lagi akan memasuki tahapan kampanye yaitu di tanggal 28 November 2023 untuk anggota DPR RI, Provinsi, Kabupaten, dan DPD,” kata Edy Ramli kepada wartawan usai membuka kegiatan.

Baca Juga:  Ini Analisis Mi6 Soal Elektabilitas Rohmi-Firin

Dijelaskan, rakor ini bertujuan untuk menyampaikan kepada Panwascam terkait dengan regulasi pemilu terutama Peraturan KPU nomor 15 Tahun 2022 dengan perubahannya Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kampanye.

“Jadi Panwascam harus mendapatkan pemahaman yang sama apa yang dimaksud dengan tindak pidana administrasi, tindak pidana pemilu, terutama terkait keterlibatan ASN di lingkungan kecamatan masing-masing. Kemudian siapa yang mempunyai kewenangan pembubaran terhadap aktivitas kampanye ketika ada pelanggaran,” jelasnya.

Setelah kegiatan ini tambahnya, diharapkan agar Panwascam dapat menyampaikan kembali kepada semua jajarannya hingga ke tingkat bawah.

Baca Juga:  Bacagub NTB Pilihan PKB Diumumkan Tepat Harlah ke 26

“Makanya kenapa kami melakukan kegiatan ini, kerena hasil monitoring kami di kecamatan, banyak PKD yang masih multitafsir terhadap tugasnya di kecamatan terutama dalam penanganan pelanggaran ASN,” pungkasnya. (red)