NUSRAMEDIA.COM — Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTB Suhardi Soud berharap, pemilu 2024 bisa dijadikan sebagai ajang mempererat tali persaudaraan. Bukan persaingan politik yang berimbas pada polarisasi tajam yang dapat mengganggu persatuan anak bangsa.
“Ini yang kita harapkan agar dimensi positif pemilu ini tidak hanya soal perdebatan, pertarungan. Tetapi juga ada dimensi kegembiraan. Datang gembira dan happy. Itu makna pesta demokrasi,” ujarnya di Mataram.
Bahkan TPS ke depan harus menjadi arena menyambung dan menyegarkan kembali tali silaturahmi. Sekalipun akhirnya masing-masing memiliki pandangan politik yang berbeda. “TPS nanti bisa menjadi ruang untuk mempererat persaudaraan,” tambah pria kelahiran asal Sumbawa tersebut.
Dia melihat masyarakat NTB semakin dewasa dalam berdemokrasi. Sejauh dirinya menjadi penyelenggara tidak ada isu-isu kedaerahan yang dapat mengancam keharmonisan keragaman.
“Kalau di NTB selama saya di penyelenggara pemilu, ini menjadi periode kedua ya, relatif masyarakat sangat terbiasa berdemokrasi, tidak sampai berdarah-darah, isu-isunya sudah bisa terkelola dengan baik. Isu-isu lokal misalnya nggak lagi terlalu kuat,” katanya.
Sebagai penyelenggara pemilu, pihaknya memiliki tanggung jawab yang besar dalam menghadirkan suasana yang nyaman bagi masyarakat dalam melaksanakan pesta demokrasi. Hal itu, akan menjadi fokus yang akan digarap KPU NTB pada pemilu 2024 mendatang.
“Tanggung jawab KPU adalah kegembiraan dalam memilih itu bisa kita transformasikan sampai ke muaranya. Misalnya orang memilih si A, si B, atau si C tidak boleh diintervensi. Makanya kemudian KPU menawarkan sistem informasi pada saat pemungutan suara,” kata Suhardi Soud.
Sebelumnya, Ketua Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) NTB HL Aksar Ansori telah memberi catatan yang perlu diantisipasi jelang menghadapi Pemilu 2024. Salah satunya potensi polarisasi akibat penggunaan isu Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA).
“Saya kira pemerintah harus menggandeng tokoh-tokoh yang dianggap netral untuk menghadang isu SARA,” kata mantan Ketua KPU NTB ini. Senada, Ketua Bawaslu NTB Muhammad Khuwailid juga mengatakan bila polarisasi akibat isu SARA harus diantisipasi sedini mungkin. Hal ini untuk menghindari munculnya friksi yang tajam di tengah masyarakat. “Indikasinya sudah terlihat di grup media sosial,” ujarnya.
Dengan deteksi dini potensi, penyelenggara, pemerintah, dan masyarakat pada umumnya dapat segera mencegah isu SARA dan hoax membesar dan menghasut masyarakat. “Yang pada akhirnya kita berharap pemilu dapat berjalan aman, lancar, dan gembira,” demikian. (red)
