NUSRAMEDIA.COM — Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan Nusa Tenggara Barat, Muzihir menegaskan, bahwa Mardiono telah sah memimpin partai berlambangkan Ka’bah tersebut sebagai Plt Ketum PPP.
Bahkan, pria yang juga Wakil Ketua II DPRD NTB itu mengungkapkan, SK Kemenkumham yang menyatakan Mardiono telah keluar. “Plt (Mardiono) itu yang sah keluar dari SK Menkumham,” ujar Muzihir, Rabu (14/9) di Mataram.
Mengingat Mardiono telah menjadi Plt Ketua Umum PPP, Legislator Udayana jebolan asal Dapil Kota Mataram itu menegaskan, tidak akan ada perpecahan ditubuh partai. Apalagi munculnya dualisme kepengurusan.
Sebelum SK Kemenkumham tersebut, Mardiono yang juga sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Dewantimpres) dan Suharso merupakan Menteri Bappenas telah dipanggil Presiden Jokowi supaya keduanya tidak memunculkan gejolak internal.
“Diseluruh DPW PPP se-Indonesia sepakat tidak akan ada dualisme. (Suharso dan Mardiono) sudah dipanggil Presiden,” kata Muzihir. Kembali ditegaskannya, pihaknya memastikan betul tidak ada perpecahan apalagi menjurus ke DPC se-NTB.
Malah, Muzihir memastikan, semua DPC di NTB sangat kompak bersatu. Dinamika yang sempat terjadi itu tidak akan mengganggu kinerja partai ditingkat wilayah. “Jadi PPP tidak ada masalah,” tegasnya lagi.
Dalam waktu dekat PPP NTB akan melangsungkan Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) khusus untuk menyatukan persepsi dan pemahaman dibawah komando Mardiono.
“Mukerwil itu pemberitahuan, supaya tidak ada yang coba bermanuver. Kita mau menyatukan persepsi. Dipusat tidak pecah, ndak ada masalah. Maka di daerah juga kami pastikan tidak ada,” tutup Muzihir. (red)
