NUSRAMEDIA.COM — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat memastikan setiap bantuan bagi para petani, baik dari pusat maupun provinsi tepat sasaran.
Hal itu sebelumnya tengah ditegaskan oleh Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri saat menerima silaturrahim Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Tani Merdeka Kabupaten Sumbawa.
Pertemuan yang berlangsung diruang kerja Wagub NTB kemarin itu, membahas upaya memastikan bantuan pertanian dari pemerintah provinsi dan pusat dapat tersalurkan tepat sasaran.
Dengan harapan, agar bantuan-bantuan pemerintah itu bisa tersalurkan dan terlaksana dengan baik, sehingga sesuai dengan kebutuhan nyata petani di lapangan.
Dikesempatan ini Wagub memfasilitasi dialog langsung antara perwakilan Tani Merdeka dan Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB. Dirinya menekankan pentingnya mekanisme transparan.
Hal itu dinilai menjadi penting, sehingga setiap bantuan, terutama yang bernilai besar seperti sumur bor, dapat diverifikasi dengan baik. “Harus bisa dicek secara pasti,” tegas Wagub.
“Misalnya, kebutuhan sumur bor, kita lihat dulu cakupan dan kelayakannya. Apakah memenuhi syarat untuk diajukan,” sambungnya melalui keterangan tertulis yang diterima media ini beberapa hari lalu.
Sementara itu, Selasa (28/10/2025), Ketua OKK Tani Merdeka DPD Sumbawa Safruddin membenarkan adanya audiensi tersebut. Ia menyampaikan kedatangannya bagian dari fungsi pengawasan organisasi yang disebut sebagai “mata, telinga, dan kepala presiden” sebagaimana arahan dari Kementerian Pertanian.
“Kami ingin memastikan aspirasi petani tersampaikan, terutama menjelang musim tanam. Banyak petani mengeluhkan soal pengadaan bibit yang tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB, Muhamad Riadi, menjelaskan proses pengadaan bibit dilakukan melalui lelang di tingkat pusat.
Sehingga, kata dia, ketersediaan varietas tergantung pada hasil lelang tersebut. “Kalau varietas yang diminta, misalnya BISI 6, tidak tersedia, maka akan diganti dengan varietas lain seperti BIMA 2,” katanya.
“Namun perubahan itu tetap harus melalui komunikasi dan persetujuan dari ketua kelompok tani,” sambung Riadi. Diharapkan adanya sinergi yang kuat antara organisasi petani dan pemerintah daerah dalam mengawal program strategis sektor pertanian. Demi tercapainya ketahanan pangan nasional. (*)
