NUSRAMEDIA.COM — “Kami sangat mendukung sepanjang itu baik dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan masyarakat yang ada di sekitar kawasan,” ungkap Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Achmad Puaddi.
Pernyataan dukungan yang disampaikannya tersebut terkait pembangunan kereta gantung sepanjang 10 kilometer dari Karang Sidemen, Kabupaten Lombok Tengah menuju Kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR).
Menurut dia, pembangunan kereta gantung adalah sebuah terobosan untuk mempermudah wisatawan yang ingin melihat Gunung Rinjani dari dekat, namun tidak mampu secara fisik untuk mendaki. “Kalau ada kereta gantung kan jadi membantu,” kata politisi Partai Golkar ini.
“Terutama sekali bagi pengunjung atau wisatawan yang secara umur (lansia, red) tidak mampu mendaki. Karena mereka yang ingin melihat Rinjani banyak juga dari mereka yang tidak bisa atau sanggup mendaki,” imbuh Legislator Udayana jebolan Dapil Lombok Tengah tersebut.
Tak hanya itu, pria yang kerap disapa Haji Puad ini mengaku sangat meyakini keberadaan kereta gantung akan memberikan dampak positif bagi pariwisata di Pulau Lombok dan NTB umumnya. Bahkan, jika melihat perspektif untung ruginya.
Oleh karenanya, dia menyatakan keberadaan kereta gantung akan membawa banyak keuntungan bagi NTB. “Yang perlu dilihat itu multiplayer effeknya yang besar. Kita bisa mendapatkan banyak pendapatan,” tegasnya.
“Karena banyak tamu-tamu yang akan datang dan juga semakin memberikan banyak ruang bagi masyarakat untuk banyak terlibat didalamnya pariwisata, termasuk UMKM,” sambung Haji Puad.
Dia menilai pembangunan kereta gantung tersebut juga akan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dan UMKM di wilayah itu. Termasuk, dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja.
Bahkan pembangunan tersebut dapat memicu atau membuka ruang investasi baru dan keseimbangan wilayah antara Utara dan Selatan di Kabupaten Lombok Tengah. “Tentu, kehadiran kereta gantung ini juga membangun sinkronisasi di Kabupaten Lombok Tengah di bagian Utara dan bagian Selatan yang sudah memiliki KEK Mandalika, sehingga menciptakan keseimbangan pembangunan wilayah,” ujar mantan Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah ini.
Terkait pro dan kontra rencana pembangunan kereta gantung tersebut, Puad menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) maupun Kabupaten Lombok Tengah harus melakukan sosialisasi secara masif, sehingga masyarakat bisa memahami dari pembangunan tersebut.
“Kalau ada penolakan disosialisasikan secara baik, dijelaskan kalau ini dibangun tidak merusak tatanan yang ada, apakah itu budaya, ekosistem dan ada istiadat. Karena kita tahu Rinjani sendiri merupakan tempat yang disakralkan,” saran Haji Puad.
Meski demikian, selama pembangunan tersebut dilakukan secara baik dan sesuai dengan aturan dan tatanan yang berlaku, dirinya tentu tidak akan mempersoalkannya. Namun, jika tidak sesuai dengan mekanisme justru dirinya yang pertama akan menolak.
“Intinya, selama itu baik tidak merusak lingkungan, alam dan bisa menambah pendapatam masyarakat saya kira kami DPRD pasti akan mendukung,” demikian Achmad Puaddi menambahkan. (red)
