NUSRAMEDIA.COM — Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Indah Dhamayanti Putri, menegaskan bahwa seluruh upaya penanganan stunting di daerah harus dilakukan berdasarkan data yang valid, terintegrasi, dan tepat sasaran. Tanpa itu, menurutnya, berbagai program hanya akan berjalan sia-sia.
Pernyataan tersebut disampaikan Wagub saat memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Kemiskinan dan Stunting di Ruang Rapat Anggrek, Kantor Gubernur NTB, Senin (17/11/2025), yang dihadiri jajaran pimpinan OPD hingga lembaga terkait.
TANPA DATA, SEPERTI MENABUR GARAM DI LAUT
Dalam arahannya, Wagub menekankan pentingnya menyamakan data antarinstansi untuk memastikan intervensi berjalan tepat.
“Tujuan rapat kita hari ini adalah menyamakan data kita bersama. Tidak ada kata mustahil jika kita bekerja berdasarkan data. Tanpa data yang jelas dan tepat sasaran, maka yang kita lakukan seperti menabur garam di air laut,” tegasnya.
Wagub menilai bahwa penanganan stunting merupakan pekerjaan besar yang membutuhkan gerakan lintas sektor, mulai dari OPD, lembaga sosial, hingga dukungan program Corporate Social Responsibility (CSR). Seluruh upaya itu, katanya, harus terintegrasi dengan program Desa Berdaya yang menjadi prioritas pemerintah provinsi.
FOKUS DI DUA KABUPATEN ZONA MERAH
Sebagai langkah awal percepatan, Wagub meminta agar kolaborasi lintas sektor dipusatkan di dua kabupaten yang masih berada pada zona merah stunting. Ia juga menekankan perlunya pemetaan data desa yang telah direncanakan untuk intervensi tahun 2025–2026.
“Dengan data desa yang terpadu, PKK, BKOW, dan berbagai organisasi kemasyarakatan dapat mengambil peran melalui desa binaannya masing-masing. Dengan begitu, semua dapat berlomba-lomba membantu program ini,” ujarnya.
SOROTI PERNIKAHAN USIA DINI
Wagub Indah juga menyoroti pernikahan usia dini sebagai salah satu faktor penyebab stunting yang masih banyak terjadi. Ia menegaskan pentingnya edukasi di sekolah dan pondok pesantren untuk mencegah lahirnya generasi yang rentan gizi buruk.
“Kita perhatikan, ibu yang menikah muda sering melahirkan anak dalam kondisi kurang, karena kurangnya pengetahuan dan kesiapan,” ungkapnya.
DIHADIRI PEJABAT KUNCI DAN PENGGERAK PROGRAM STUNTING
Rakor tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat penting, antara lain Kepala Bappeda NTB Iswandi, Kadis Kesehatan dr. Lalu Hamzi Fikri, Kadis P2KBP3A Surya Bahari, Kadis Sosial Nunung Triningsih, Direktur RS Mandalika dr. Oxy Tjahjo Wahjuni, serta Ketua Satgas MBG NTB Ahsanul Khalik.
Melalui penguatan data dan kolaborasi lintas sektor, Pemerintah Provinsi NTB menargetkan percepatan penurunan stunting secara berkelanjutan, sekaligus memastikan setiap program benar-benar memberi dampak nyata bagi keluarga dan anak-anak di seluruh kabupaten/kota. (*)
