NUSRAMEDIA.COM — Pemerintah Provinsi NTB terus mematangkan rencana pembentukan BUMD baru bernama PT NTB Capital, yang ditargetkan menjadi motor penggerak investasi dan percepatan pembangunan ekonomi daerah.
Meski demikian, DPRD NTB menegaskan bahwa hingga kini mereka belum menerima draf Raperda yang menjadi dasar pendirian BUMD tersebut.
Sekretaris Komisi III DPRD NTB, Raden Nuna Abriadi, mengatakan DPRD pada prinsipnya membuka ruang seluas-luasnya bagi ide pembentukan BUMD baru, selama bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Silakan saja. Sah-sah saja Pak Gubernur mempunyai ide seperti itu,” ujarnya, Senin (17/11).
MASIH SEBATAS WACANA, KONSEP BELUM DIPAPARKAN KE DPRD
Meski menyambut baik gagasan tersebut, Nuna menegaskan bahwa legislatif belum mengetahui bentuk, arah, dan konsep operasional NTB Capital. Selama ini informasi yang beredar masih sebatas pemberitaan di media.
“Kami belum melihat kerangka bangunan NTB Capital seperti apa. Sumber pembiayaan seperti apa. SDM bagaimana,” ujarnya.
Ia menyoroti pentingnya transparansi sejak tahap awal, terutama karena pendirian BUMD membutuhkan modal inti dan kesiapan keuangan daerah yang kuat.
“Tujuannya harus menciptakan peluang ekonomi baru, tapi jangan sampai menjadi beban persoalan baru. Kondisi keuangan kita belum sehat sekali. Sumber pembiayaan harus dipikirkan dan dipertimbangkan,” tegasnya.
DPRD BELUM TERIMA DRAF RAPERDA
Sebagai BUMD baru, PT NTB Capital harus dibentuk melalui Peraturan Daerah (Perda). Namun hingga kini Bapemperda DPRD NTB belum menerima draf Raperda tersebut. “Saya komunikasi dengan teman-teman Bapemperda, informasinya belum masuk,” kata Nuna.
Karena belum ada naskah resmi, DPRD belum bisa memastikan apakah Raperda NTB Capital bisa masuk sebagai prioritas pembahasan tahun depan.
Meski begitu, ia menekankan bahwa NTB memang perlu mencari sumber-sumber baru peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar pembangunan tidak hanya bergantung pada dana transfer pusat.
“Kebutuhan masyarakat perlu dipikirkan. Itulah mengapa PAD harus ditingkatkan. NTB Capital bisa menjadi peluang,” ungkapnya.
SAMBIRANG AHMADI : KONSEP HOLDING ATAU BUMD BARU?
Ketua Komisi III DPRD NTB, Sambirang Ahmadi, menyatakan pihaknya juga belum mengetahui teknis bentuk NTB Capital: apakah akan menjadi holding yang mengonsolidasikan seluruh BUMD, mirip konsep Danantara di tingkat pusat, atau justru berdiri sebagai BUMD baru setara lainnya.
“Sama sekali kami belum tahu. Tapi tetap kita dukung sepanjang untuk memperbaiki dan mempercepat pembangunan ekonomi NTB,” kata Sambirang.
Komisi III juga memilih untuk menunggu masuknya draf resmi dari Pemprov NTB sebelum memastikan apakah pembahasan dilakukan oleh Bapemperda, Komisi III, atau pansus khusus.
“Setelah prolegda disetujui paripurna, nanti tergantung kesepakatan pimpinan dan anggota apakah dibahas oleh pansus atau komisi terkait,” jelasnya.
NTB CAPITAL DISIAPKAN JADI PENDORONG INVESTASI
Dalam rencana awal yang disampaikan Gubernur Iqbal sebelumnya, NTB Capital akan fokus pada investasi strategis di perusahaan-perusahaan yang sudah berpengalaman.
Langkah ini dimaksudkan agar Pemprov tidak perlu membangun usaha baru dari nol, namun tetap memperoleh keuntungan dan dampak ekonomi luas.
Sektor-sektor potensial seperti pertambangan, perkebunan, kelautan, perikanan, hingga pariwisata tengah dikaji untuk menjadi fokus investasi NTB Capital.
DPRD NTB : IDE BAGUS
Secara umum, DPRD NTB mendukung pendirian PT NTB Capital, namun menekankan pentingnya kesiapan regulasi, keuangan, SDM, dan konsep kelembagaan yang jelas.
Dengan masih absennya draf Raperda, proses pembentukan NTB Capital belum dapat melangkah ke tahap pembahasan formal. Semua pihak berharap koordinasi eksekutif–legislatif dapat dipererat agar BUMD baru ini benar-benar menjadi terobosan ekonomi, bukan sekadar wacana. (red)
