NUSRAMEDIA.COM — Menyikapi eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal bergerak cepat.
Orang nomor satu di Nusa Tenggara Barat tersebut melakukan koordinasi langsung dengan sejumlah Duta Besar (Dubes) Republik Indonesia di negara-negara Teluk dan Iran.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan kondisi Warga Negara Indonesia (WNI), khususnya yang berasal dari NTB, tetap aman, terpantau, dan berada dalam perlindungan negara di tengah dinamika geopolitik yang berkembang.
Gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal menegaskan bahwa upaya tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab moral seorang kepala daerah terhadap warganya, di mana pun mereka berada.
“Sebagai kepala daerah, saya memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan warga NTB yang berada di luar negeri tetap dalam perlindungan negara, terlebih dalam situasi geopolitik seperti saat ini,” tegas Miq Iqbal.
■ Koordinasi Intensif dengan Tujuh KBRI
Komunikasi dilakukan dengan:
• KBRI Teheran
• KBRI Riyadh
• KBRI Muscat
• KBRI Abu Dhabi
• KBRI Manama
• KBRI Doha
• KBRI Kuwait City
Dalam pembicaraan tersebut, seluruh perwakilan RI memastikan bahwa WNI yang terdata berada dalam pemantauan intensif melalui jaringan masyarakat Indonesia di masing-masing negara.
Para Duta Besar RI juga menyampaikan bahwa Rencana Kontinjensi telah diaktifkan sebagai langkah antisipatif apabila terjadi peningkatan eskalasi konflik.
“Para Duta Besar memastikan seluruh WNI dalam kondisi terpantau. Masing-masing KBRI telah mengaktifkan rencana kontinjensi sebagai mitigasi jika situasi berkembang lebih jauh,” jelasnya.
■ Warga NTB Jadi Perhatian Khusus
Miq Iqbal secara khusus menitipkan warga NTB kepada para Duta Besar agar mendapatkan perhatian maksimal. “Saya menitipkan secara khusus warga NTB kepada para Duta Besar. Keselamatan mereka adalah prioritas,” tegasnya.
Ia juga mengimbau keluarga di NTB yang memiliki anggota keluarga di kawasan Timur Tengah untuk proaktif memastikan data keberadaan mereka tercatat di KBRI atau KJRI terdekat.
Jika belum terdaftar, keluarga diminta segera menghubungi hotline resmi perwakilan RI. “Saya mengajak masyarakat NTB untuk tetap tenang. Pastikan komunikasi dengan KBRI atau KJRI terus terjaga dan ikuti arahan resmi dari perwakilan RI,” ujarnya.
■ Pengalaman Diplomasi Perkuat Koordinasi
Dalam komunikasi tersebut, Miq Iqbal turut berbagi pengalamannya menangani perlindungan WNI di wilayah konflik saat bertugas di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
Diskusi ini memperkuat koordinasi agar perlindungan warga negara berjalan cepat, terukur, dan adaptif terhadap dinamika lapangan.
Gubernur menegaskan bahwa komunikasi tidak berhenti pada tahap awal. Koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan seluruh perwakilan RI akan dilakukan secara berkala untuk memastikan perkembangan situasi dapat direspons dengan cepat dan tepat.
“Kami akan terus memantau dan berkoordinasi secara rutin. Pemerintah daerah tidak boleh abai terhadap situasi global yang berpotensi berdampak pada warga kita,” pungkasnya.
■ Komitmen NTB : Hadir dan Sigap
Pemerintah Provinsi NTB memastikan komitmennya untuk terus hadir, menjaga komunikasi, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam menjamin perlindungan warga NTB di mana pun berada.
Di tengah ketidakpastian global, langkah cepat dan koordinatif ini menjadi pesan tegas bahwa keselamatan warga tetap menjadi prioritas utama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. (*)
