NUSRAMEDIA.COM — Fraksi Gerindra DPRD Nusa Tenggara Barat menilai satu tahun pertama kepemimpinan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal-Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri telah berhasil meletakkan fondasi yang kuat.
Terutama dalam mewujudkan visi pembangunan NTB Makmur Mendunia. Pandangan tersebut disampaikan Fraksi Gerindra NTB menanggapi berbagai dinamika yang muncul selama tahun pertama pemerintahan pasangan yang dikenal dengan sebutan Iqbal–Dinda.
Wakil Ketua DPRD NTB dari Fraksi Gerindra, Lalu Wirajaya, mengatakan bahwa pada tahun pertama masa pemerintahan, fokus utama yang dilakukan pemerintah memang seharusnya membangun dasar yang kokoh sebelum memasuki fase percepatan pembangunan pada tahun-tahun berikutnya.
“Namanya juga satu tahun pertama. Ibarat membangun rumah, fondasinya harus kuat dulu. Kami melihat kepemimpinan Iqbal–Dinda sudah meletakkan dasar yang kokoh menuju lima tahun NTB Makmur Mendunia,” ujarnya di Mataram, Senin 09 Maret 2026.
Menurut Legislator Udayana jebolan Dapil Lombok Tengah tersebut, dinamika dan kritik yang muncul dalam perjalanan pemerintahan merupakan hal yang wajar terjadi dalam sistem demokrasi.
Ia menanggapi berbagai sorotan publik terkait keberadaan tim percepatan yang oleh sebagian pihak dinilai terlalu jauh terlibat dalam kebijakan pemerintahan, termasuk dalam proses pergeseran anggaran daerah.
“Dalam pemerintahan pasti ada dinamika. Ada yang puas, ada yang tidak puas. Tidak semua orang bisa dipuaskan oleh pemimpin,” katanya. Wirajaya menegaskan bahwa pengelolaan birokrasi sepenuhnya merupakan hak prerogatif gubernur.
Termasuk, kata dia, dalam penataan organisasi perangkat daerah maupun pengisian jabatan di lingkungan pemerintahan. “SOTK sudah selesai, pengisian jabatan juga sudah dilakukan. Selanjutnya tinggal eksekusi program-program pembangunan,” jelasnya.
PANDANGAN KETUA FRAKSI GERINDRA NTB
Sementara itu, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi NTB Sudirsah Sujanto juga memberikan pandangannya terkait kinerja pemerintah provinsi dalam pembangunan infrastruktur daerah.
Ia menilai Pemprov NTB cukup responsif dalam menangani berbagai persoalan di lapangan, terutama kerusakan jalan yang berpotensi membahayakan pengguna jalan menjelang arus mudik Lebaran.
Menurutnya, pemerintah daerah melalui dinas terkait langsung bergerak cepat setiap kali menerima laporan kerusakan jalan dari masyarakat maupun dari DPRD.
“Begitu ada laporan jalan yang rusak dan berpotensi membahayakan pengendara, langsung ditangani. Minimal ditutup atau diperbaiki sementara agar tidak menimbulkan kecelakaan,” ujarnya.
Meski demikian, pria yang juga Wakil Ketua Komisi IV DPRD NTB itu mengakui masih terdapat sejumlah wilayah yang membutuhkan perhatian lebih, termasuk di Pulau Sumbawa.
Karena itu, ia mendorong agar ke depan perbaikan infrastruktur dilakukan secara lebih menyeluruh, mulai dari peningkatan kualitas badan jalan, perbaikan drainase, hingga penyediaan penerangan jalan.
“Ke depan tentu harus dilakukan perbaikan lebih menyeluruh, baik badan jalan, drainase maupun penerangan jalan,” ujar Legislator Udayana jebolan Dapil II Lombok Barat-Lombok Utara tersebut.
Fraksi Gerindra berharap pembangunan infrastruktur di Nusa Tenggara Barat ke depan dapat semakin merata sehingga memberikan dampak langsung terhadap keselamatan, kenyamanan, dan mobilitas masyarakat di seluruh wilayah provinsi. (*)
