NUSRAMEDIA.COM — Wakil Ketua DPRD NTB dari Fraksi PKS, Abdul Hadi angkat suara menanggapi soal digulirkannya wacana penggunaan hak interpelasi oleh Fraksi Gerindra NTB. Menurut dia, terkait interpelasi memang adalah hak (bertanya) DPR dan telah diatur undang-undang. Namun dari jauh perjalanan ini, dikatakan Abdul Hadi, semuanya dinilai sudah sangat jelas.
Seperti apa yang disampaikan Gubernur NTB dari jauh harinya dinilai sudah cukup jelas. Seperti salah satunya soal beasiswa pengiriman pelajar (Putra/i NTB) ke luar negeri. Malah, kata Wakil Rakyat di Udayana jebolan asal Dapil Lombok Timur itu, jauh harinya mendapat respon positif dan didukunga oleh berbagai pihak. Termasuk para anggota DPR hingga tokoh masyarakat.
“Seperti beasiswa, kan sudah disampaikan oleh Pak Gubernur. Malah mendapatkan aplaus dari anggota DPR hingga tokoh masyarakat. Luar biasa,” ujarnya. Ditegaskannya, beasiswa NTB merupakan program yang sangat luar biasa. Dengan kata lain, sebagai investasi Sumber Daya Manusia (SDM). “Memang tidak bisa kita lihat hasilnya dalam waktu sebentar, tetapi memang butuh waktu lama,” kata Abdul Hadi.
“Memang investasi pendidikan itu, investasi jangka panjang. Kita tidak bisa melihat (hasilnya) sekarang,” tegas lagi pria yang juga pernah menjabat sebagai Ketua DPW PKS NTB tersebut. Dia menilai selama ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB telah berjalan sesuai dengan tracknya. “Jadi berjalan sesuai dengan yang kita sepakati (bersama) dari awal. Baik itu RPJMD, kemarin kan juga ada evaluasi,” kata Abdul Hadi.
Menurutnya apabila ada hal kurang sedikit tentu adalah sebuah kewajaran dan memang tidak ada kesempurnaan. Namun setiap persoalan, dinilainya bisa dibicarakan bersama secara baik antara Legislatif dan Eksekutif. Sehingga terjaganya keharmonisan, terciptanya suasana yang kondusif. Karena tentu nantinya akan berdampak pula kepada masyarakat. “Alangkah baiknya kalau ada hal-hal bisa dikomunikasikan dan duduk bersama,” sarannya.
Oleh karenanya, ia mengajak agar menyikapi setiap persoalan dapat mengedepankan kebersamaan dengan suasana yang kondusif. “Karena akan berdampak kebaikan dan kesejahteraan masyarakat,” kata Abdul Hadi. Tak hanya itu, ia juga menanggapi soal adanya penilaian Fraksi Gerindra, yang mana dikatakan bahwa masih carut marutnya anggaran atau pengelolaan keuangan daerah.
Padahal sudah sangat jelas dalam Rapat Paripurna DPRD NTB beberapa waktu lalu, Pemprov mendapat penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berturut-turut. Artinya, dengan diraihnya WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Pemprov NTB, maka tata kelola keuangan daerah dinilai sangat baik.
“Kalau kita ngomong masalah carut marut anggaran, BPK telah memberikan penilaian. Coba banding kita (NTB lebih baik) dengan daerah lain. Dari sisi pertumbuhan ekonomi, kita mulai menanjak bangkit,” paparnya. “Kalau kita cari-cari sesuatu kesalahan, ya pasti ada. Dari pada cari kesalahan, lebih baik kota cari kebaikan yang harus didukung bersama-sama lebih banyak,” demikian ajak Abdul Hadi. (red)
