NUSRAMEDIA.COM — DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali menyoroti lambannya proses pengisian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) yang hingga kini masih dijabat oleh Pelaksana Harian (Plh). Wakil rakyat di Udayana menilai kondisi tersebut bakal berdampak signifikan terhadap efektivitas jalannya pemerintahan daerah.
Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB, H. Muzihir, menegaskan bahwa keterlambatan penetapan Sekda definitif berpotensi mengganggu koordinasi antara pihak eksekutif dan legislatif. Padahal, sinergi kedua lembaga tersebut sangat dibutuhkan untuk mempercepat realisasi program-program prioritas pemerintah daerah.
Ia juga menyoroti masih banyaknya jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB yang belum terisi, mulai dari eselon II hingga eselon IV. Kekosongan tersebut dinilai turut memengaruhi kinerja birokrasi di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Pengisian jabatan strategis ini harus segera diselesaikan. Banyak posisi penting yang sampai sekarang masih kosong,” ujar Muzihir di Mataram. Meski saat ini telah diusulkan tiga nama calon Sekda, DPRD menegaskan tidak mempermasalahkan latar belakang daerah asal kandidat.
Menurutnya, yang terpenting adalah kualitas dan kapasitas calon dalam memimpin birokrasi. “Soal asli NTB atau dari luar daerah bukan persoalan. Yang penting kualitas. Pak Gubernur tentu lebih memahami dan akan bertanggung jawab atas pilihannya,” tegasnya.
Namun demikian, hingga kini penetapan Sekda definitif belum juga dilakukan. DPRD menilai kondisi tersebut berpotensi menghambat percepatan pembangunan daerah. Selain itu, keberadaan pelaksana tugas (Plt) di sejumlah OPD dinilai belum cukup efektif.
Dalam praktiknya, kepala dinas selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kerap ragu mengambil keputusan strategis. Permasalahan lain yang tak kalah krusial adalah belum terisinya posisi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di berbagai OPD. Padahal, peran PPK sangat vital dalam menjalankan anggaran serta mengeksekusi program pemerintah.
“Tanpa PPK, anggaran tidak bisa bergerak. Setiap kali program mau dijalankan, selalu terkendala karena belum ada PPK,” jelasnya. DPRD pun mendesak Pemerintah Provinsi NTB untuk segera mempercepat pengisian jabatan kosong, termasuk penetapan Sekda definitif dan PPK di seluruh OPD, agar roda pemerintahan serta pelayanan publik dapat berjalan maksimal. (*)
