NUSRAMEDIA.COM — Komisi IV DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar pembahasan bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terkait capaian kinerja penanggulangan bencana tahun 2024–2025.
Dalam pemaparan Kepala Pelaksana BPBD NTB, Ahmadi, terungkap bahwa kapasitas kebencanaan daerah menunjukkan tren peningkatan, meskipun sejumlah indikator strategis belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan.
Pada aspek Desa Tangguh Bencana (Destana), realisasi mengalami kenaikan dari 52,74 persen pada 2024 menjadi 58,49 persen pada 2025. Namun angka tersebut masih berada di bawah target sebesar 64,75 persen.
Sementara itu, ketangguhan pra-bencana tercatat 56,40 persen dari target 60,75 persen, ketangguhan saat darurat 48,70 persen dari target 53,55 persen, dan pascabencana mencapai 51,40 persen dari target 54,60 persen.
Data ini menunjukkan adanya penguatan bertahap, namun masih terdapat kesenjangan pada aspek mitigasi dan pemulihan. Dari sisi operasional, BPBD mencatat capaian positif pada layanan dasar penanggulangan bencana.
Penanganan pada fase pra-bencana, tanggap darurat, dan pascabencana masing-masing telah mencapai 100 persen. Meski demikian, aspek edukasi dan penyebaran informasi kebencanaan baru mencapai 86 persen. Penguatan Destana juga masih belum optimal dengan realisasi 67 desa dari target 140 desa.
■ SOROTAN DPRD : MITIGASI, ANGGARAN DAN DAMPAK NYATA
Dari sisi anggaran, realisasi program BPBD berada pada kisaran 88 hingga 99 persen. Sejumlah kegiatan seperti kesiapsiagaan dan gladi bencana mendekati capaian optimal. Namun, terjadi penurunan pada layanan evakuasi serta distribusi logistik yang dipengaruhi kendala geografis wilayah kepulauan.
Pada sub urusan kebakaran, kinerja BPBD tergolong stabil. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) mencapai 95,60 persen, bahkan beberapa indikator seperti edukasi kebakaran dan peningkatan kompetensi aparatur telah menyentuh angka 100 persen.
Dalam forum tersebut, Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Hasbullah Muis Konco menekankan pentingnya penguatan paradigma mitigasi bencana di NTB.
Ia menyoroti kesiapan sarana prasarana pemadam kebakaran, bentuk konkret kesiapsiagaan, kebutuhan anggaran berjalan, hingga strategi mitigasi dalam menghadapi ancaman kekeringan yang kian relevan.
Anggota Komisi IV lainnya, Suharto, menyoroti ketidakcapaian indeks risiko bencana dan indeks ketahanan daerah serta rendahnya serapan anggaran. Ia mendorong evaluasi berbasis risiko tinggi dengan fokus intervensi pada wilayah paling rentan, serta penguatan indikator kinerja berbasis kualitas seperti kecepatan respons terhadap bencana.
Kemudian, Anggota Dewan lainnya yaitu Rusli Manawari mempertanyakan penyebab rendahnya serapan anggaran dan tidak tercapainya target program Destana. Ia menilai Destana merupakan instrumen penting dalam memperkuat ketahanan masyarakat di tingkat desa.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD NTB Sudirah Sujanto menilai capaian BPBD masih cenderung administratif dan belum sepenuhnya mencerminkan dampak nyata di tingkat masyarakat, khususnya dalam peningkatan ketangguhan menghadapi bencana.
Sebagai catatan bersama, Komisi IV DPRD NTB menegaskan bahwa meskipun BPBD menunjukkan capaian positif dalam aspek operasional, tantangan utama masih terletak pada penguatan Destana, distribusi logistik, efektivitas serapan anggaran, serta peningkatan kualitas mitigasi berbasis risiko.
Oleh karenanya, pihak DPRD Provinsi NTB pun mendorong penguatan kebijakan, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta percepatan implementasi program yang berdampak langsung bagi masyarakat di Nusa Tenggara Barat. (*)
