NUSRAMEDIA.COM — Komisi III DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memberikan apresiasi atas kinerja PT BPR NTB (Perseroda) sepanjang tahun 2025 yang menunjukkan tren pertumbuhan positif.
Demikian hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi III DPRD Provinsi NTB, Sambirang Ahmadi, dalam evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2025.
Dari sisi kinerja keuangan, BPR NTB mencatat peningkatan yang signifikan. Total aset tumbuh dari Rp1,08 triliun menjadi Rp1,22 triliun atau meningkat sebesar 12,28 persen.
Penyaluran kredit juga mengalami kenaikan menjadi Rp1,08 triliun atau tumbuh 9,08 persen. Sementara itu, laba perusahaan melonjak tajam menjadi Rp53,9 miliar atau meningkat 52,64 persen, bahkan melampaui target hingga sekitar 141 persen.
Kenaikan ini turut berdampak pada peningkatan dividen yang disetor kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, dari Rp9,7 miliar menjadi Rp15,9 miliar, atau naik sekitar Rp6,19 miliar.
Menurut Ketua Komisi III DPRD NTB itu bahwa, capaian tersebut mencerminkan adanya peningkatan kapasitas bisnis BPR NTB sekaligus kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Namun demikian, di balik pertumbuhan tersebut, pihak DPRD NTB menyoroti sejumlah indikator penting yang perlu segera dibenahi. Salah satu perhatian utama adalah kualitas kredit.
Rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) tercatat masih tinggi, dengan NPL gross mencapai 14,35 persen, jauh di atas ambang batas sehat sekitar 5 persen.
Sementara NPL netto berada di angka 8,28 persen, melampaui target yang ditetapkan sebesar 0,75 persen. “Kondisi ini menunjukkan tingginya risiko kredit yang berpotensi mengganggu stabilitas keuangan apabila tidak segera ditangani,” ujarnya.
Selain itu, masih kata Legislator Udayana jebolan Dapil V Sumbawa-Sumbawa Barat itu bahwa, fungsi intermediasi dan penghimpunan dana juga dinilai belum optimal.
Realisasi simpanan baru mencapai 89,58 persen dari target, sementara deposito berada di angka 87,72 persen. Hal ini menjadi indikasi bahwa penghimpunan dana masyarakat masih perlu diperkuat, baik melalui peningkatan kepercayaan publik maupun inovasi produk.
Dari sisi efisiensi, Komisi III juga mencatat adanya peningkatan beban operasional sekitar 32 persen secara tahunan. Pertumbuhan biaya yang lebih cepat dibandingkan kualitas bisnis dinilai berpotensi menekan tingkat efisiensi perusahaan.
Komisi III mengingatkan agar lonjakan laba yang terjadi tidak berasal dari ekspansi kredit berisiko tinggi. “Pertumbuhan harus diimbangi dengan kualitas agar tidak menimbulkan persoalan di masa mendatang,” sarannya.
Dalam kesempatan tersebut, DPRD NTB juga menyatakan dukungan terhadap percepatan konversi BPR NTB menjadi BPR Syariah. Langkah ini dinilai strategis karena sejalan dengan keberadaan Bank NTB Syariah.
Dimana dinilai dapat melengkapi ekosistem keuangan syariah di daerah, termasuk bersama Jamkrida Syariah, terutama dalam memperkuat pembiayaan UMKM berbasis syariah.
Selain itu, peluang optimalisasi skema payroll bagi ASN dan PPPK juga dinilai memiliki potensi besar, terutama dalam membuka akses terhadap arus kas serta ekspansi pembiayaan berbasis payroll.
Namun demikian, implementasinya tetap harus dilakukan secara prudent agar tidak memicu peningkatan kredit bermasalah baru. “Kita ingin membangun ekosistem keuangan syariah NTB yang terintegrasi dari hulu ke hilir,” katanya.
Ke depan, Komisi III DPRD NTB menaruh harapan besar kepada jajaran Direksi Baru BPR NTB untuk melakukan pembenahan menyeluruh. Beberapa fokus utama yang ditekankan.
Yakni antara lain penurunan rasio NPL secara signifikan dari 14,35 persen menuju level sehat di bawah 5 persen, perbaikan kualitas portofolio kredit agar lebih selektif dan berbasis risiko, serta penguatan penghimpunan dana masyarakat dengan meningkatkan capaian simpanan (saat ini baru 89,58%).
Selain itu, direksi juga diharapkan mampu meningkatkan efisiensi operasional dengan mengendalikan pertumbuhan beban yang tumbuh 32 persen, serta memastikan kesiapan konversi syariah dari sisi sumber daya manusia, sistem, dan model bisnis.
Sebagai penutup, Komisi III DPRD NTB menilai bahwa kinerja BPR NTB telah menunjukkan tren positif dari sisi pertumbuhan dan kontribusi dividen. “Kinerja BPR NTB menunjukkan tren yang positif,” kata Sambirang.
Namun ke depan, saran anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, arah kebijakan perusahaan harus lebih menitikberatkan pada kualitas, kehati-hatian, dan keberlanjutan.
“Direksi baru diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan tersebut melalui langkah-langkah konkret dan terukur,” demikian dikatakan Haji Sam akrabnya Ketua Komisi III DPRD NTB itu disapa. (*)
