Ketua Umum KONI Kabupaten Sumbawa, Abdul Rafiq. (Ist)

NUSRAMEDIA.COM — Ketua Umum KONI Kabupaten Sumbawa, Abdul Rafiq, meminta agar seluruh Technical Handbook (THB) Porprov NTB 2026 yang disusun oleh Pengurus Provinsi (Pengprov) cabang olahraga di Nusa Tenggara Barat dievaluasi secara objektif, teliti, dan menyeluruh.

Permintaan tersebut disampaikan menyusul munculnya sejumlah aturan dalam THB beberapa cabang olahraga yang dinilai berpotensi menimbulkan polemik dan bertentangan dengan semangat pembinaan olahraga nasional menuju PON 2028.

Menurut Abdul Rafiq, Porprov seharusnya menjadi ruang pembinaan atlet, pencarian bakat, sekaligus ajang pematangan prestasi menuju level kompetisi yang lebih tinggi. Karena itu, aturan teknis pertandingan harus benar-benar berpihak pada pengembangan atlet dan kemajuan olahraga daerah.

“Kami melihat ada beberapa poin dalam THB sejumlah cabang olahraga yang menimbulkan pertanyaan besar. Jangan sampai aturan dibuat bukan untuk kepentingan pembinaan prestasi, tetapi justru menjadi alat membatasi atau mengganjal atlet-atlet berprestasi untuk tampil di Porprov NTB 2026,” tegasnya.

Baca Juga:  Cetak Generasi Muda Pelopor Kelestarian Bumi, Dikpora NTB Kolaborasi dengan IAHN Mataram

Ia menilai seluruh kebijakan teknis yang disusun Pengprov cabang olahraga harus selaras dengan arah pembinaan olahraga nasional dan target besar NTB dalam menghadapi PON 2028.

Menurutnya, atlet-atlet potensial daerah harus diberikan ruang yang luas untuk bertanding dan berkembang, bukan justru terhambat oleh aturan yang dinilai tidak sejalan dengan semangat pembinaan olahraga.

“Kita tidak boleh zolim terhadap atlet. Atlet yang berprestasi harus diberikan ruang untuk bertanding dan berkembang. Jangan sampai ada atlet potensial daerah yang justru tersingkir karena aturan yang tidak sejalan dengan semangat pembinaan olahraga nasional,” ujarnya.

Abdul Rafiq juga mengingatkan agar Pengprov cabang olahraga menjalankan perannya sebagai lembaga pembina secara profesional, adil, dan terbuka. Ia meminta agar kepentingan kelompok maupun ego sektoral tidak dibawa dalam penyusunan aturan pertandingan.

“Pengprov harus hadir sebagai pembina yang adil. Lepaskan ego, lepaskan kepentingan-kepentingan tertentu. Yang harus dipikirkan adalah kepentingan daerah, kepentingan atlet, dan target besar NTB dalam mencetak prestasi menuju PON 2028,” katanya.

Baca Juga:  Flyer Penculikan Anak Dipastikan Hoaks, Pemprov NTB Minta Warga Tak Terpancing

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pembinaan olahraga membutuhkan profesionalisme dan orientasi pada prestasi. Karena itu, menurutnya, jangan sampai kebijakan segelintir pihak justru berdampak buruk terhadap masa depan olahraga NTB secara keseluruhan.

Ketua KONI Sumbawa tersebut juga meminta perhatian serius dari Dinas Pendidikan dan Olahraga (Dikpora) NTB serta KONI NTB untuk mengevaluasi organisasi cabang olahraga yang dinilai tidak profesional dalam pengelolaan maupun penyusunan aturan pertandingan.

“Saya berharap kepada Dikpora NTB dan KONI NTB agar mengevaluasi secara serius dana pembinaan yang diberikan kepada cabang olahraga yang tidak profesional dalam mengelola organisasinya maupun dalam menyusun aturan pertandingan. Dana pembinaan harus benar-benar digunakan untuk kepentingan prestasi olahraga daerah,” tegasnya.

Selain itu, Abdul Rafiq meminta DPRD NTB, khususnya Komisi V yang membidangi pendidikan dan olahraga, ikut melakukan pengawasan terhadap dinamika penyusunan THB Porprov NTB 2026.

Baca Juga:  Sumbawa Hijau Lestari Dilirik Nasional, Bupati Jarot Dukung Penuh Satgas Hutan

“Kami berharap DPRD NTB terutama Komisi V dapat memantau dan menjadikan persoalan ini sebagai atensi serius dalam fungsi pengawasannya. Jangan sampai pembinaan olahraga daerah berjalan tidak sehat dan akhirnya merugikan atlet maupun masa depan prestasi NTB,” tambahnya.

Meski demikian, KONI Kabupaten Sumbawa menegaskan tetap mendukung penuh pelaksanaan Porprov NTB 2026 sebagai ajang kompetisi olahraga daerah yang fair, kompetitif, dan menjunjung tinggi sportivitas.

Menurut Abdul Rafiq, evaluasi terhadap THB penting dilakukan sejak dini agar pelaksanaan Porprov tidak menimbulkan polemik, ketidakadilan antardaerah, maupun kerugian bagi atlet-atlet potensial NTB.

“Kita ingin Porprov menjadi ruang kompetisi yang sehat dan berkualitas. Semua daerah harus mendapatkan perlakuan yang adil, dan atlet-atlet terbaik NTB harus diberi kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya,” pungkasnya. (*)