NUSRAMEDIA.COM — Pemerintah Kabupaten Sumbawa kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi NTB atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Opini tertinggi dalam audit laporan keuangan pemerintah tersebut diterima langsung oleh Wakil Bupati Sumbawa, Mohamad Ansori pada kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB Tahun 2025 yang berlangsung di Auditorium Djoko Kirmanto, Kantor BPK RI Perwakilan NTB di Mataram, Senin (25/5/2026).
Dalam kesempatan itu, Wabup H. Ansori hadir bersama Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Nanang Nasiruddin, Kepala BKAD Kabupaten Sumbawa, Kaharuddin, serta Inspektur Kabupaten Sumbawa, Didi Hermansyah. Penyerahan LHP dilakukan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan NTB, Suparwadi.
Dalam sambutannya, Suparwadi menjelaskan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan terdiri dari dua buku, yakni Buku I yang memuat opini atas laporan keuangan dan Buku II yang berisi hasil pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Ia menegaskan bahwa opini BPK merupakan pernyataan profesional mengenai kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah, namun bukan jaminan tidak adanya potensi fraud atau penyimpangan di kemudian hari.
Selain itu, BPK juga menyoroti sejumlah persoalan yang masih ditemukan pada beberapa pemerintah daerah, seperti kesalahan penganggaran, tata kelola aset, pengelolaan BLUD, tata kelola BUMD, hingga pengelolaan pendapatan daerah.
Usai menerima opini WTP tersebut, Wabup H. Ansori menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Sumbawa atas sinergi dan kerja keras dalam menjaga tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
“Alhamdulillah, capaian ini adalah hasil kerja bersama seluruh OPD, dukungan DPRD, dan pengawasan BPK. WTP ini harus menjadi motivasi untuk terus memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan daerah,” ujar Wabup H. Ansori.
Menurutnya, opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan disiplin administrasi, efektivitas penggunaan anggaran, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Kegiatan penyerahan LHP tersebut diakhiri dengan sesi foto bersama seluruh kepala daerah dan pimpinan DPRD kabupaten/kota se-Provinsi NTB sebagai simbol komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional. (*)
