NUSRAMEDIA.COM — Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Sumbawa menegaskan bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 harus menjadi instrumen untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar capaian administratif.
Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai NasDem, Edy Syarifuddin, saat menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap Penjelasan Bupati Sumbawa mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa, Kamis (9/7/2026).
Fraksi NasDem mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sumbawa kembali meraih opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurut Edy, capaian tersebut mencerminkan laporan keuangan daerah telah disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi pemerintahan.
“Namun demikian, opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan harus menjadi instrumen untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Edy.
Fraksi NasDem juga memberikan apresiasi terhadap penyajian tujuh komponen laporan keuangan daerah yang dinilai telah memenuhi prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap standar pengelolaan keuangan pemerintah.
Meski demikian, fraksi menyoroti realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2025 yang baru mencapai 92,93 persen. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan masih adanya pekerjaan rumah dalam aspek perencanaan, pelaksanaan program, dan optimalisasi penyerapan anggaran.
Karena itu, Fraksi NasDem meminta pemerintah daerah mempercepat pelaksanaan belanja yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, kawasan pesisir, serta pembangunan infrastruktur dasar. Selain itu, koordinasi antarperangkat daerah juga perlu diperkuat guna meminimalkan hambatan administrasi, mempercepat pengadaan barang dan jasa, serta meningkatkan kapasitas manajerial organisasi perangkat daerah (OPD).
Dalam pandangannya, Fraksi NasDem juga menyatakan dukungan penuh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), serta program unggulan Bupati Sumbawa, Sumbawa Hijau Lestari. Ketiga program tersebut dinilai menjadi fondasi penting dalam memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mendorong ekonomi kerakyatan, sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.
Fraksi mendorong agar gerakan penghijauan terus diperluas melalui Safari Sumbawa Menanam, Gerakan 1 ASN 1 Pohon, dan 1 Siswa 1 Pohon sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan.
Salah satu perhatian utama Fraksi NasDem adalah kesiapan Kabupaten Sumbawa menghadapi operasional Tambang Dodo-Rinti milik PT Amman Mineral Nusa Tenggara yang telah masuk dalam skema Proyek Strategis Nasional (PSN).
Fraksi meminta pemerintah daerah segera memperkuat kesiapan infrastruktur pendukung dengan melengkapi laboratorium uji material, meningkatkan peralatan teknis Dinas PUPR, serta memodernisasi sarana uji KIR kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan.
Selain kesiapan infrastruktur, Fraksi NasDem menekankan pentingnya menyiapkan sumber daya manusia lokal agar mampu bersaing dan mengambil peran strategis dalam industri pertambangan.
Pemerintah daerah didorong membangun sinergi dengan PT Amman Mineral, Balai Latihan Kerja (BLK), dan lembaga pendidikan vokasi melalui program pelatihan, sertifikasi, hingga pemberian beasiswa keterampilan bagi calon mekanik alat berat, operator alat berat, teknisi, maupun profesi pendukung lainnya.
“Putra-putri Sumbawa tidak boleh hanya menjadi penonton, tetapi harus menjadi pelaku utama dalam rantai nilai industri pertambangan dan memperoleh manfaat maksimal bagi peningkatan kesejahteraan keluarga dan daerah,” ujar Edy.
Di bidang infrastruktur, Fraksi NasDem turut menyoroti sejumlah ruas jalan yang dinilai mendesak untuk ditangani, yakni peningkatan Jalan Teluk Santung-Labu Jontal sebagai akses strategis kawasan permukiman, pertanian, perikanan, dan pariwisata, serta pembangunan Jalan Lingkar Batu Banda yang diharapkan mampu membuka konektivitas kawasan dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Sementara di sektor pariwisata, Fraksi menilai potensi wisata Hiu Paus belum memberikan kontribusi optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah daerah diminta membenahi sistem tata kelola dan mekanisme kontribusi agar aktivitas ekonomi di kawasan wisata tersebut mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi daerah maupun masyarakat sekitar.
Fraksi juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap pemanfaatan Pasar Utan yang hingga kini belum berfungsi maksimal sebagai pusat aktivitas ekonomi. Evaluasi tersebut mencakup kebijakan relokasi, tata kelola, hingga kemungkinan revitalisasi pasar lama maupun pasar baru.
Selain itu, Fraksi NasDem menegaskan pentingnya melanjutkan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumbawa di kawasan Sering sebagai upaya memperluas akses pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat.
Mengakhiri pandangan fraksinya, Edy Syarifuddin menegaskan komitmen Fraksi Partai NasDem untuk mengawal pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 secara terbuka, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Kami sangat menghargai itikad baik pemerintah daerah dalam menyampaikan Penjelasan Bupati Sumbawa terhadap Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Fraksi Partai NasDem siap berperan aktif. Semoga rangkaian pembahasan ini mendorong Sumbawa menjadi daerah yang unggul, maju, dan sejahtera,” pungkasnya. (*)
