NUSRAMEDIA.COM — Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kabupaten Sumbawa memberikan apresiasi terhadap capaian Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Namun, di balik keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI dan realisasi pendapatan yang melampaui target, Golkar mengingatkan bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan daerah tidak boleh berhenti pada pencapaian administratif semata.
Pandangan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Penjelasan Bupati atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang digelar, Kamis (9/7/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, H. M. Berlian Rayes, S.Ag., M.M.Inov., didampingi Wakil Ketua Gitta Liesbano, S.H., M.Kn., dan Zulfikar Demitri, S.H., M.H. Turut hadir Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, bersama jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Melalui juru bicaranya, Muhammad Zain, S.IP., Fraksi Golkar menyampaikan apresiasi atas realisasi pendapatan daerah yang mencapai Rp2,374 triliun atau 101,28 persen dari target, serta keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sumbawa mempertahankan opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Namun, menurutnya, opini WTP bukanlah indikator akhir keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan.
“Fraksi Partai Golkar berpandangan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir. Keberhasilan penyelenggaraan APBD pada hakikatnya diukur dari sejauh mana anggaran mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat, meningkatkan pelayanan publik, serta memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumbawa,” tegas Muhammad Zain yang akrab disapa Rosi.
Lima Catatan Strategis Fraksi Golkar
Dalam pandangan umumnya, Fraksi Golkar menyampaikan lima poin evaluasi yang dinilai penting sebagai arah perbaikan tata kelola keuangan daerah ke depan.
Pertama, memperkuat kapasitas fiskal daerah. Meski pendapatan daerah berhasil melampaui target, Golkar menilai capaian tersebut harus menjadi pijakan untuk membangun kemandirian fiskal yang lebih kuat dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan ekonomi di masa mendatang.
Kedua, meningkatkan kualitas belanja daerah. Realisasi belanja sebesar Rp2,257 triliun atau 92,93 persen dinilai cukup baik. Meski demikian, Golkar menekankan bahwa ukuran keberhasilan belanja daerah bukan semata tingginya tingkat serapan anggaran, melainkan manfaat pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Ketiga, mengevaluasi besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang mencapai Rp201,68 miliar. Menurut Fraksi Golkar, tingginya SILPA menjadi sinyal perlunya peningkatan ketepatan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program agar anggaran tidak mengendap tanpa memberikan manfaat optimal.
Keempat, memperkuat pengelolaan aset daerah. Dengan total aset Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang telah mencapai Rp4,018 triliun dan nilai ekuitas sebesar Rp3,962 triliun, Golkar meminta agar seluruh aset dikelola secara tertib, profesional, dan produktif sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi pembangunan daerah.
Kelima, mempercepat tindak lanjut rekomendasi BPK. Fraksi Golkar menilai komitmen mempertahankan opini WTP harus diwujudkan melalui penguatan Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan penyelesaian seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK secara konsisten.
Soroti Infrastruktur Jalan
Selain menyoroti aspek tata kelola keuangan, Fraksi Golkar juga membawa aspirasi masyarakat terkait kebutuhan infrastruktur dasar yang dinilai mendesak.
Golkar mendesak Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk segera menuntaskan pengerjaan Jalan Lintas Lantung–Ropang, mempercepat perbaikan Jalan Labuhan Kuris–Ngali, serta menangani kerusakan Jalan Ngeru–Olat Rawa demi mendukung konektivitas dan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Catatan-catatan ini tidak boleh dimaknai sebagai bentuk penolakan, melainkan sebagai ikhtiar bersama menjaga integritas pembangunan,” ujar Rosi.
Tetap Kritis Demi Kepentingan Rakyat
Menutup pandangan umumnya, Fraksi Partai Golkar menegaskan komitmennya untuk tetap menjalankan fungsi pengawasan secara kritis, objektif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Atas dasar itu, Fraksi Golkar menyatakan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2025 layak untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan di tingkat komisi maupun panitia khusus sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dengan sikap tersebut, Fraksi Golkar menegaskan bahwa apresiasi terhadap capaian pemerintah harus berjalan beriringan dengan kritik konstruktif agar setiap rupiah APBD benar-benar menghasilkan pembangunan yang berkualitas dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumbawa. (*)
