NUSRAMEDIA.COM — Upaya menghadirkan pendidikan yang lebih merata dan berkualitas di Nusa Tenggara Barat memasuki babak baru. Pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi NTB tengah mempersiapkan pembangunan Sekolah Rakyat pertama di Pulau Sumbawa yang direncanakan berlokasi di Desa Pandai, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima.
Program pendidikan berasrama yang menjadi salah satu agenda strategis pemerintah pusat tersebut diharapkan mampu membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu sekaligus mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia di wilayah timur NTB.
Komitmen kuat terhadap program tersebut ditunjukkan langsung oleh Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, yang menegaskan kesiapan Pemerintah Provinsi NTB mendukung pembangunan melalui penyediaan lahan hibah khusus untuk Sekolah Rakyat.
“Tanah ini dihibahkan oleh Pemerintah Provinsi NTB untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Bima. Saat ini masih dilakukan kajian teknis untuk menentukan lokasi yang paling tepat,” ujar Gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal, usai mendampingi Menteri Pekerjaan Umum meninjau lokasi pembangunan, Jumat (30/5).
Menurut Miq Iqbal, terdapat dua alternatif lokasi yang sedang dikaji dengan luas sekitar 13 hektare dan 18 hektare. Kedua lahan tersebut dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi kawasan pendidikan terpadu yang modern dan berkelanjutan.
Ia menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi merupakan investasi jangka panjang dalam mencetak generasi muda NTB yang lebih unggul, berdaya saing, dan memiliki akses pendidikan yang setara.
“Ini bukan sekadar membangun sekolah, tetapi membangun masa depan anak-anak NTB melalui pendidikan yang berkualitas,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo yang turut meninjau lokasi menyampaikan optimisme terhadap rencana pembangunan tersebut. Menurutnya, kawasan yang disiapkan memiliki luas lahan yang memadai dan sangat potensial untuk mendukung pengembangan fasilitas pendidikan berasrama.
“Lahannya cukup luas dan sangat memungkinkan untuk dikembangkan. Saat ini kami sedang melihat lokasi yang paling siap untuk mendukung pembangunan,” ujarnya.
Meski demikian, sejumlah aspek teknis masih menjadi perhatian pemerintah sebelum proses pembangunan dimulai. Beberapa tantangan yang perlu diselesaikan antara lain akses jalan menuju lokasi yang masih terbatas, penataan alur sungai, penyesuaian jaringan listrik, hingga pengaturan sejumlah fasilitas penunjang di sekitar kawasan pembangunan.
“Akses menuju lokasi masih menjadi tantangan. Karena itu seluruh aspek teknis harus dipastikan terlebih dahulu agar pembangunan dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan,” jelas Dody.
Saat ini, pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi NTB terus melakukan koordinasi intensif serta kajian kelayakan guna memastikan lokasi yang dipilih benar-benar memenuhi seluruh persyaratan teknis dan mampu mendukung operasional Sekolah Rakyat dalam jangka panjang.
Dari sejumlah alternatif yang tersedia, Desa Pandai, Kecamatan Woha, masih menjadi lokasi prioritas dan dinilai paling berpeluang menjadi pusat pembangunan Sekolah Rakyat pertama di Pulau Sumbawa.
Kehadiran Sekolah Rakyat ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam pemerataan akses pendidikan di NTB. Lebih dari itu, program tersebut diyakini mampu membuka peluang yang lebih besar bagi anak-anak daerah untuk memperoleh pendidikan berkualitas, mengembangkan potensi diri, serta mewujudkan masa depan yang lebih cerah.
Dengan dukungan penuh pemerintah pusat dan daerah, pembangunan Sekolah Rakyat di Bima menjadi simbol hadirnya negara dalam memastikan bahwa setiap anak, tanpa memandang latar belakang ekonomi, memiliki kesempatan yang sama untuk meraih pendidikan terbaik dan menggapai cita-citanya. (*)
