NUSRAMEDIA.COM — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menunjukkan sinyal kuat perbaikan tata kelola keuangan di tahun pertama kepemimpinan Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Hj. Indah Dhamayanti Putri.
Di tengah berbagai tantangan fiskal yang masih membayangi daerah, Pemprov NTB berhasil menuntaskan seluruh kewajiban utang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sekaligus optimistis mampu melampaui target nasional penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Optimisme tersebut disampaikan Gubernur NTB yang akrab disapa Miq Iqbal usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB dalam rangka Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025 di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Jumat (5/6/2026).
Menurut Miq Iqbal, hasil pemeriksaan tahun ini memiliki makna yang sangat penting karena menjadi audit pertama yang sepenuhnya merekam kinerja pemerintahan yang dipimpinnya bersama Wakil Gubernur Hj. Indah Dhamayanti Putri sepanjang tahun anggaran 2025.
“Ini adalah pemeriksaan pertama terhadap hasil kerja yang sepenuhnya kami laksanakan selama tahun 2025. Karena itu, hasil pemeriksaan ini menjadi cerminan dari kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan yang kami bangun selama satu tahun terakhir,” ujar Miq Iqbal.
Audit Perdana yang Menjadi Cermin Kepemimpinan
Bagi Pemerintah Provinsi NTB, hasil pemeriksaan BPK bukan sekadar laporan administratif tahunan. Audit tersebut menjadi tolok ukur efektivitas reformasi tata kelola yang mulai dijalankan sejak awal pemerintahan Iqbal-Dinda.
Karena itu, seluruh rekomendasi yang diberikan BPK akan ditindaklanjuti secara serius, terukur, dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas pemerintahan daerah.
“Insya Allah akan kami tindak lanjuti. Kami optimistis capaian penyelesaian tindak lanjut rekomendasi ini bisa berada di atas 85 persen,” tegasnya.
Utang BLUD dan Pemprov Berhasil Dituntaskan
Salah satu capaian penting yang menjadi perhatian dalam tahun pertama pemerintahan saat ini adalah keberhasilan menyelesaikan seluruh kewajiban utang daerah yang selama beberapa tahun terakhir menjadi tantangan dalam pengelolaan keuangan.
Miq Iqbal mengungkapkan bahwa seluruh utang pemerintah daerah, baik utang langsung Pemprov maupun utang pada BLUD, khususnya di RSUP Provinsi NTB, telah berhasil dilunasi sesuai target yang ditetapkan.
“Kita sudah menyelesaikan utang, baik utang langsung Pemprov maupun utang di BLUD. Khususnya di RSUP, alhamdulillah sesuai target, akhir bulan lalu sudah selesai 100 persen,” ungkapnya.
Keberhasilan tersebut menjadi tonggak penting dalam membangun fondasi fiskal yang lebih kuat dan sehat untuk mendukung pembangunan daerah pada tahun-tahun mendatang.
Membangun Fondasi Keuangan yang Lebih Sehat
Menurut Gubernur, pelunasan utang bukan hanya sekadar pencapaian administratif atau angka dalam laporan keuangan. Langkah tersebut merupakan bagian dari strategi besar untuk menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang lebih disiplin, berkelanjutan, dan mampu memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi program-program pembangunan.
Dengan berkurangnya beban kewajiban masa lalu, pemerintah daerah memiliki peluang lebih besar untuk mengarahkan anggaran pada sektor-sektor prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Pengawasan Internal Diperkuat
Selain fokus pada penyehatan fiskal, Pemerintah Provinsi NTB juga terus memperkuat sistem pengawasan internal guna memastikan reformasi tata kelola berjalan secara konsisten.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah meningkatkan alokasi anggaran pengawasan bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat fungsi pengendalian, meningkatkan kualitas pengawasan, serta mendorong terciptanya pemerintahan yang semakin transparan dan akuntabel.
Setiap Rupiah Harus Kembali untuk Rakyat
Bagi Miq Iqbal, hasil pemeriksaan BPK harus dipandang sebagai kompas yang mengarahkan jalannya reformasi pemerintahan. Setiap rekomendasi menjadi bahan evaluasi, setiap kelemahan harus segera diperbaiki, dan setiap proses pengelolaan anggaran harus terus disempurnakan.
“Setiap rekomendasi akan kami tindak lanjuti, setiap kelemahan akan kami benahi, dan setiap rupiah anggaran harus kembali menjadi manfaat nyata bagi masyarakat NTB,” tegasnya.
Dengan capaian pelunasan utang daerah, penguatan pengawasan internal, serta komitmen menindaklanjuti rekomendasi BPK di atas target nasional, Pemerintah Provinsi NTB menunjukkan langkah nyata dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih sehat, akuntabel, dan berorientasi pada hasil demi mewujudkan NTB yang semakin maju dan mendunia. (*)
