NUSRAMEDIA.COM — Transformasi tata kelola keuangan yang dijalankan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada tahun pertama kepemimpinan Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri mendapat apresiasi langsung dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Berbagai langkah pembenahan yang dilakukan dinilai tidak hanya menunjukkan arah perubahan yang semakin jelas, tetapi juga mulai menghasilkan capaian nyata dalam pengelolaan keuangan daerah.
Apresiasi tersebut disampaikan Ketua BPK RI, Dr. Isma Yatun, saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB dalam rangka Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025 di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Jumat (5/6/2026).
“Kehadiran saya hari ini secara khusus merupakan bentuk apresiasi atas transformasi tata kelola di tahun pertama kepemimpinan Bapak Gubernur Lalu Muhamad Iqbal. Komitmen akuntabilitas yang ditunjukkan Pemprov NTB membuktikan bahwa daerah ini tidak hanya siap membangun, tetapi juga siap mendunia,” ujar Isma Yatun.
Transformasi yang Mulai Menunjukkan Hasil
Menurut Ketua BPK RI, berbagai pembenahan yang dilakukan Pemerintah Provinsi NTB berhasil menjawab sejumlah persoalan mendasar yang sebelumnya menjadi perhatian dalam pemeriksaan BPK.
Langkah tersebut mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam membangun sistem pemerintahan yang lebih sehat, transparan, disiplin, dan akuntabel.
BPK menilai perubahan yang dilakukan tidak bersifat administratif semata, melainkan telah menyentuh akar persoalan tata kelola yang selama ini menjadi tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Persoalan Strategis Berhasil Dituntaskan
Salah satu capaian yang mendapat perhatian BPK adalah keberhasilan Pemprov NTB menuntaskan sejumlah persoalan strategis yang menjadi catatan penting pada pemeriksaan tahun 2024, khususnya di sektor kesehatan.
Permasalahan pengendalian terkait utang belanja rumah sakit daerah yang sebelumnya menjadi sorotan kini tidak lagi terulang. Pengelolaan keuangan yang lebih tertib dan disiplin berhasil memperbaiki kondisi tersebut. Bahkan, seluruh utang belanja maupun utang bank pada RSUD Provinsi NTB telah berhasil dilunasi sepanjang tahun 2025.
Keberhasilan ini menjadi indikator penting bahwa reformasi tata kelola yang dilakukan mulai memberikan dampak nyata terhadap kesehatan fiskal daerah.
Pendidikan Gratis Jadi Langkah Progresif
Di sektor pendidikan, BPK turut memberikan apresiasi terhadap kebijakan progresif Pemerintah Provinsi NTB yang menghapus pungutan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) pada SMA dan SMK negeri sejak Semester II Tahun 2025.
Kebijakan tersebut dinilai tidak hanya memperkuat tata kelola pelayanan publik, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih terjangkau dan berkualitas.
Langkah ini menjadi salah satu bentuk nyata keberpihakan pemerintah daerah dalam memastikan pelayanan dasar dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
WTP ke-15, Bukti Konsistensi Pengelolaan Keuangan
Atas hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2025, BPK kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemprov NTB. Capaian ini menjadi opini WTP ke-15 yang berhasil diraih secara berkelanjutan.
Meski masih terdapat sejumlah catatan terkait aspek pengendalian dan kepatuhan, BPK menegaskan bahwa temuan tersebut tidak berdampak material maupun signifikan terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah secara keseluruhan.
Momentum Memperkuat Integritas dan Pelayanan Publik
Ketua BPK RI menegaskan bahwa raihan WTP tidak boleh dipandang sebagai tujuan akhir. Sebaliknya, capaian tersebut harus menjadi momentum untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, serta mempercepat tindak lanjut atas seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.
BPK juga mengapresiasi sinergi yang terjalin antara Pemerintah Provinsi NTB dan DPRD NTB dalam membangun tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Kolaborasi yang kuat antara eksekutif dan legislatif dinilai menjadi fondasi penting untuk memastikan setiap rupiah APBD memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Mengakhiri sambutannya, Isma Yatun menyampaikan penghargaan kepada Pemerintah Provinsi NTB dan DPRD NTB atas komitmen yang ditunjukkan dalam mendukung pelaksanaan tugas konstitusional BPK.
Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP harus menjadi pijakan untuk memperkuat integritas fiskal, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mempercepat terwujudnya visi besar NTB Mendunia yang kini mulai menunjukkan arah dan hasil yang semakin nyata. (*)
