NUSRAMEDIA.COM — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Komisi VII DPR RI memperkuat sinergi untuk mendorong transformasi ekonomi daerah melalui hilirisasi, penguatan sektor pangan, serta pengembangan pariwisata berkualitas.
Komitmen tersebut mengemuka dalam kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi VII, Saleh Partaonan Daulay, saat bertemu Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal di Ruang Rapat Tambora, Kantor Gubernur NTB, Selasa (11/8).
Dalam pertemuan itu, Gubernur Lalu Muhamad Iqbal memaparkan perkembangan ekonomi NTB yang dinilai semakin positif. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi daerah kini tidak lagi semata bertumpu pada sektor pertambangan, tetapi mulai ditopang oleh penguatan sektor pertanian dan pariwisata.
Salah satu indikatornya terlihat dari Nilai Tukar Petani (NTP) NTB yang telah mencapai 132, meningkat dari sebelumnya 123 dan berada di atas rata-rata nasional sebesar 127.
Menurut Iqbal, peningkatan tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian semakin memberikan prospek ekonomi yang baik bagi masyarakat, khususnya petani pada subsektor hortikultura dan perkebunan.
“Ini menunjukkan bahwa sektor pertanian kita memberikan return yang cukup baik bagi petani. Hortikultura dan perkebunan juga tumbuh cukup baik,” ujar Iqbal.
Hilirisasi Jadi Kunci Meningkatkan Nilai Tambah
Untuk memperbesar manfaat ekonomi dari potensi daerah, Pemprov NTB mendorong percepatan hilirisasi agar komoditas tidak berhenti pada tahap produksi, tetapi dapat diolah di dalam daerah sehingga menghasilkan nilai tambah sekaligus membuka lapangan kerja.
Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah perikanan, khususnya komoditas udang vaname. Saat ini, sebagian produksi udang dari NTB masih dikirim ke luar daerah untuk diproses sebelum diekspor. Pemprov NTB ingin rantai pengolahan tersebut mulai dilakukan di daerah, setidaknya hingga tahap pengemasan.
“Prioritas kami adalah mendorong investasi hilirisasi di NTB. Minimal sampai proses packing, sehingga dokumen dan status ekspornya dapat tercatat atas nama NTB,” jelasnya.
Menurut Iqbal, langkah tersebut penting agar aktivitas ekonomi yang berasal dari sumber daya NTB tidak hanya memberikan keuntungan pada tahap produksi, tetapi juga menghasilkan nilai tambah yang lebih besar di dalam daerah.
Pakan Mandiri dan Sapi Perah Terintegrasi
Penguatan ekonomi berbasis potensi lokal juga diarahkan pada sektor peternakan. Pemprov NTB mendorong pengembangan pakan mandiri dengan memanfaatkan bahan baku yang tersedia di daerah guna menekan biaya produksi peternak.
Jagung menjadi salah satu bahan utama yang dapat dikembangkan. Selain itu, kelor juga tengah dikaji sebagai bahan alternatif karena ketersediaannya cukup melimpah dan memiliki kandungan nutrisi.
“Kita ingin melihat bagaimana kelor dapat menjadi bagian dari solusi untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan pakan dari luar,” kata Iqbal. Tidak berhenti pada pengembangan pakan, Pemprov NTB juga mendorong pembangunan kawasan percontohan sapi perah terintegrasi di Sembalun.
Konsep tersebut dirancang secara menyeluruh, mulai dari penyediaan pakan, pembibitan, budidaya, hingga pengolahan susu dan produk turunannya. Dengan pendekatan terintegrasi, sektor peternakan diharapkan tidak hanya menghasilkan komoditas primer, tetapi juga menciptakan rantai nilai ekonomi baru di tingkat lokal.
Pariwisata NTB Bergeser ke Quality Tourism
Di sektor pariwisata, Iqbal menyampaikan bahwa kunjungan wisatawan ke NTB terus menunjukkan tren positif. Namun, pemerintah daerah tidak ingin pembangunan pariwisata hanya berorientasi pada peningkatan jumlah wisatawan.
Arah kebijakan kini difokuskan pada quality tourism, yakni pariwisata yang memberikan manfaat ekonomi lebih besar sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan dan kelestarian budaya.
“Yang kita kejar bukan hanya jumlah wisatawan, tetapi kualitas wisatawan, lama tinggal, dan belanjanya. Pada saat yang sama kita harus memastikan budaya lokal dan daya dukung lingkungan tetap terjaga,” tegasnya.
Pendekatan tersebut menempatkan lama tinggal, tingkat belanja wisatawan, keberlanjutan lingkungan, serta pelestarian budaya sebagai bagian penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan pariwisata NTB.
Gili Tramena Jadi Perhatian, Persoalan Mendasar Dikebut
Salah satu kawasan yang mendapat perhatian khusus dalam pertemuan tersebut adalah Gili Tramena, yang meliputi Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air.
Iqbal menegaskan bahwa pengembangan kawasan tersebut harus dibarengi dengan penyelesaian berbagai persoalan mendasar, mulai dari status kawasan dan lahan hingga penyediaan air bersih serta pengelolaan sampah.
Pemprov NTB bersama pemerintah pusat dan sejumlah lembaga terkait kini mengupayakan penyelesaian persoalan tersebut secara menyeluruh.
“Kami ingin persoalan ini selesai pada akhir tahun. Penyelesaiannya harus one for all, semua kita selesaikan, baik dari sisi hukum maupun konservasi,” jelas Iqbal.
Selain aspek legal dan konservasi, kebutuhan dasar kawasan juga menjadi perhatian. Pemprov NTB menyiapkan solusi air bersih melalui sistem beach well, sementara pengelolaan sampah diarahkan menggunakan teknologi pengolahan yang disesuaikan dengan karakter kawasan kepulauan.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan pertumbuhan aktivitas wisata di Gili Tramena tidak mengorbankan daya dukung lingkungan.
Komisi VII Bawa Aspirasi NTB ke Pemerintah Pusat
Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi paparan Gubernur NTB. Ia menilai Gili Tramena memiliki daya tarik kuat bagi wisatawan mancanegara dan berpotensi menjadi salah satu destinasi yang memperluas pemerataan kunjungan wisatawan di luar Bali.
Menurut Saleh, wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia perlu diarahkan untuk mengenal lebih banyak destinasi, termasuk kawasan wisata unggulan di NTB.
“Wisatawan yang datang dari luar negeri jangan hanya mengenal Bali. Destinasi seperti Gili Meno, Gili Air, dan Gili Trawangan juga harus kita arahkan menjadi bagian dari perjalanan wisata mereka,” katanya.
Saleh memastikan berbagai aspirasi yang disampaikan Pemprov NTB akan menjadi bahan pembahasan Komisi VII bersama kementerian dan lembaga mitra.
Aspirasi tersebut mencakup pengembangan pariwisata, pembangunan infrastruktur, perlindungan lingkungan, penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, hingga penguatan industri pakan lokal dan UMKM.
Pertemuan antara Pemprov NTB dan Komisi VII DPR RI tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mengoptimalkan potensi ekonomi NTB.
Melalui hilirisasi, penguatan sektor pangan dan peternakan, serta pengembangan pariwisata berkualitas, NTB diarahkan tidak sekadar menjadi daerah penghasil sumber daya, tetapi mampu mengolah potensi tersebut menjadi nilai tambah, investasi, lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dengan fondasi ekonomi yang semakin beragam, NTB terus mendorong transformasi menuju pertumbuhan yang lebih produktif, inklusif, dan berkelanjutan. (*)
