NUSRAMEDIA.COM — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memperluas strategi penanganan kemiskinan dengan menghubungkan pembangunan rumah layak huni dengan pemenuhan berbagai kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari pendidikan, akses listrik, pangan hingga kesehatan.
Pendekatan tersebut kembali ditegaskan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, saat meninjau pembangunan Rumah Layak Huni (Mahyani) bagi warga terdampak banjir di Desa Kabul, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, Rabu (23/9/2026).
Peninjauan tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan Gubernur ke Desa Kabul pada Januari lalu. Saat itu, Miq Iqbal menyaksikan langsung kondisi sejumlah keluarga yang masih tinggal di rumah yang belum memenuhi standar kelayakan.
Di antaranya keluarga Saimum yang bersama dua anaknya masih menempati rumah berdinding tidak permanen dengan atap seadanya. Kondisi serupa juga dialami Seremah, warga lainnya yang kini turut menerima intervensi melalui pembangunan Rumah Layak Huni (Mahyani).
Rumah Layak Menjadi Awal Perubahan Kualitas Hidup
Bagi Gubernur Miq Iqbal, rumah layak tidak semata-mata dimaknai sebagai pembangunan fisik. Tempat tinggal yang sehat dan aman merupakan bagian penting dalam menciptakan kehidupan keluarga yang lebih baik, sekaligus menghadirkan ruang yang layak bagi anak-anak untuk tumbuh, belajar, dan berkembang.
Karena itu, saat berdialog dengan keluarga penerima Mahyani, perhatian Gubernur tidak berhenti pada kondisi rumah yang sedang dibangun. Ia juga menanyakan pendidikan anak-anak mereka sekaligus memperkenalkan Program Sekolah Rakyat yang memberikan layanan pendidikan secara gratis.
“Sekarang kita ada program Sekolah Rakyat, semuanya gratis, nanti kita daftarkan ya,” ujar Gubernur kepada keluarga tersebut.
Pada kesempatan itu, Gubernur juga menyerahkan buku dan perlengkapan sekolah. Sementara dukungan terhadap kebutuhan dasar keluarga diberikan Pemerintah Provinsi NTB melalui Baznas berupa bahan pangan, vitamin, dan kebutuhan bayi.
Akses Listrik Masuk dalam Prioritas Penanganan Kemiskinan
Dalam kunjungan tersebut, Gubernur juga menemukan masih adanya warga yang belum memiliki akses listrik. Ia kemudian meminta camat segera melakukan pendataan terhadap warga yang belum memiliki sambungan listrik agar dapat diusulkan melalui program listrikisasi PLN.
“PLN punya program listrikisasi, itu pemasangan listrik dan bohlamnya sekalian, nanti agar segera didaftarkan,” katanya.
Pendataan tersebut diminta tidak hanya menyasar keluarga penerima Mahyani, tetapi juga warga lain di sekitar lokasi yang menghadapi persoalan serupa. Langkah ini menunjukkan bahwa penanganan kemiskinan diarahkan untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat secara lebih menyeluruh, bukan berhenti pada satu bentuk bantuan semata.
Desa Berdaya Transformatif Perkuat Jalan Keluar dari Kemiskinan
Pendekatan tersebut sejalan dengan Program Desa Berdaya Transformatif yang diterapkan di Desa Kabul sebagai salah satu lokus penanganan kemiskinan ekstrem.
Program ini tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan, tetapi diarahkan pada proses graduasi keluarga melalui perlindungan sosial, pengembangan mata pencaharian, inklusi keuangan, serta pemberdayaan masyarakat.
Dalam kerangka tersebut, pembangunan rumah layak menjadi salah satu pintu masuk untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga. Intervensi kemudian dihubungkan dengan pendidikan, kesehatan, kebutuhan pangan, akses layanan dasar, hingga peluang ekonomi agar setiap keluarga memiliki kesempatan untuk meningkatkan kemandiriannya.
Penanganan Kemiskinan Harus Menyentuh Seluruh Kebutuhan Dasar
Dari Desa Kabul, pesan kebijakan yang dibangun Pemerintah Provinsi NTB menjadi semakin jelas. Rumah layak tidak berdiri sendiri, tetapi harus terhubung dengan pendidikan, listrik, kesehatan, pangan, dan pemberdayaan masyarakat.
Sebab, ukuran keberhasilan penanganan kemiskinan bukan hanya diukur dari berapa banyak rumah yang berhasil dibangun, melainkan sejauh mana keluarga penerima manfaat mampu membangun kehidupan yang lebih sehat, lebih aman, dan lebih mandiri. (*)
