NUSRAMEDIA.COM — Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Indah Dhamayanti Putri, mengapresiasi progres pelaksanaan Sensus Ekonomi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB yang telah mencapai 94 persen.
Capaian tersebut dinilai menjadi bukti kerja keras jajaran BPS dalam menghadirkan data ekonomi yang berkualitas. Bagi Pemerintah Provinsi NTB, data tersebut memiliki peran strategis sebagai fondasi dalam menyusun perencanaan pembangunan dan merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Apresiasi itu disampaikan Wagub saat melakukan kunjungan silaturahmi ke Kantor BPS Provinsi NTB, Selasa (11/8). Kunjungan tersebut sekaligus menjadi momentum bagi Wagub untuk memenuhi janji bersilaturahmi dengan jajaran BPS NTB. “Alhamdulillah, sensus sudah 94 persen,” ujar Wagub.
Menurut Indah Dhamayanti Putri, penyelesaian Sensus Ekonomi tidak semata-mata berkaitan dengan pencapaian target pendataan. Lebih dari itu, sensus menjadi instrumen penting untuk membangun basis data ekonomi yang akurat dan komprehensif mengenai aktivitas ekonomi masyarakat di NTB.
Data tersebut diperlukan pemerintah untuk memahami struktur ekonomi, memetakan perkembangan aktivitas usaha, sekaligus mengidentifikasi berbagai persoalan ekonomi yang membutuhkan intervensi.
Dengan basis data yang kuat, pemerintah dapat menentukan prioritas pembangunan secara lebih terukur serta memastikan kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.
Pertemuan Wagub dengan jajaran BPS NTB juga menjadi momentum memperkuat sinergi antara Pemprov NTB dan BPS, terutama dalam penyediaan, pemanfaatan, serta pemutakhiran data strategis untuk mendukung pembangunan daerah.
Kepala BPS Provinsi NTB, Wahyudin, menyambut baik dukungan Pemprov NTB terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi. Ia memastikan sisa target pendataan akan terus diakselerasi agar dapat diselesaikan tepat waktu dengan tetap mengedepankan kualitas dan akurasi data.
Selain membahas progres Sensus Ekonomi, pertemuan tersebut turut membahas rencana kunjungan kerja Wagub ke Pulau Sumbawa pada akhir Agustus 2026.
Salah satu agenda yang disiapkan dalam kunjungan tersebut adalah pelaksanaan operasi pasar murah sebagai bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus mengendalikan inflasi.
Dalam menentukan wilayah dan komoditas yang menjadi sasaran intervensi, data indikator harga dan inflasi yang disediakan BPS akan menjadi salah satu pijakan penting pemerintah.
Pendekatan berbasis data ini diharapkan mampu membuat intervensi pemerintah lebih tepat sasaran dan responsif terhadap dinamika harga serta kondisi masyarakat di masing-masing wilayah.
Bagi Pemprov NTB, penguatan kolaborasi dengan BPS merupakan bagian penting dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang semakin berbasis data. Data yang akurat tidak hanya diperlukan untuk mengukur keberhasilan pembangunan, tetapi juga menjadi alat untuk membaca persoalan, menentukan skala prioritas, dan merancang solusi yang lebih efektif.
Karena itu, sinergi antara Pemprov NTB dan BPS diharapkan terus diperkuat. Data tidak boleh berhenti sebagai angka dalam laporan statistik, tetapi harus diolah menjadi informasi yang mampu mendukung pengambilan keputusan dan menghasilkan kebijakan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Dengan pemanfaatan data yang semakin optimal, pembangunan NTB diharapkan dapat berjalan lebih tepat, terukur, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah, baik Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa. (*)
