NUSRAMEDIA.COM — Komisi III DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat mendorong Balai Pelatihan Pertanian (Bapeltan) NTB menuju pola pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) agar lebih fleksibel, profesional, dan produktif dalam mengelola layanan serta aset yang dimiliki.
Dorongan tersebut mengemuka dalam kunjungan kerja Komisi III DPRD NTB ke Bapeltan di Narmada, Jumat (25/9/2026), yang dipimpin Ketua Komisi III DPRD NTB, H. Sambirang Ahmadi, M.Si. Rombongan diterima langsung oleh Kepala Balai Pelatihan Pertanian Provinsi NTB, M. Decki Iskandar, beserta jajaran.
Kunjungan dilakukan untuk melihat langsung pengelolaan retribusi daerah, kondisi fasilitas dan aset, sekaligus mendengar berbagai kebutuhan serta rencana pengembangan Bapeltan.
Dalam pertemuan tersebut terungkap bahwa pemanfaatan fasilitas Bapeltan tidak terbatas pada kegiatan yang berkaitan langsung dengan pelatihan pertanian. Aula, ruang pertemuan, asrama, dan berbagai fasilitas lainnya dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan melalui mekanisme sewa atau retribusi.
Menurut Legislator Udayana jebolan asal Dapil V Kabupaten Sumbawa – Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) itu, kondisi tersebut membuka peluang besar untuk mengembangkan Bapeltan menjadi unit layanan yang lebih produktif tanpa meninggalkan fungsi utamanya dalam mendukung pembangunan sektor pertanian.
“Kami melihat Bapeltan memiliki aset dan potensi yang cukup besar. Kalau dikelola lebih profesional dan fleksibel, fasilitas yang ada bisa dimanfaatkan lebih luas dan lebih produktif. Karena itu, keinginan Bapeltan menuju BLUD patut kita dorong, tentu setelah persyaratan dan kelayakannya dipenuhi,” kata Sambirang.
PAD Fluktuatif, Namun Selalu Melampaui Target
Komisi III DPRD NTB juga mencermati perkembangan penerimaan Bapeltan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data yang dipaparkan Bapeltan, kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) memang menunjukkan fluktuasi yang cukup besar.
Pada 2021, target PAD sebesar Rp233,45 juta terealisasi Rp352,8 juta atau 151,12 persen. Tahun 2022, target Rp210,975 juta terealisasi Rp330,45 juta atau 156,63 persen.
Pada 2023, target turun tajam menjadi Rp2,8 juta dengan realisasi Rp29,25 juta atau 1.044,64 persen. Tahun 2024, target Rp14,6 juta terealisasi Rp37,55 juta atau 257,19 persen, sedangkan pada 2025 target Rp30 juta terealisasi Rp45,34 juta atau 151,13 persen.
Sementara pada 2026, target ditetapkan sebesar Rp21,2 juta. Hingga pemaparan dilakukan, capaian atau proyeksi penerimaan telah mencapai Rp27,6 juta atau 130,18 persen.
Fluktuasi tersebut antara lain dipengaruhi oleh jenis dan intensitas kegiatan yang memanfaatkan fasilitas Bapeltan. Dalam paparan Bapeltan sebelumnya, tingginya penerimaan pada 2021–2022 antara lain berkaitan dengan kegiatan IPDMIP.
Yang menarik, dalam hearing tersebut juga terungkap masih terdapat sekitar Rp105 juta penerimaan yang belum masuk. Apabila seluruh penerimaan tersebut terealisasi dan tercatat pada 2026, capaian tahun ini diperkirakan akan jauh melampaui target yang telah ditetapkan.
“Angka-angka ini menunjukkan dua hal. Penerimaannya memang fluktuatif, tetapi realisasinya selalu melampaui target. Bahkan hari ini kami mendapat informasi masih ada sekitar Rp105 juta penerimaan yang belum masuk. Artinya, potensi riil Bapeltan sebenarnya jauh lebih besar daripada target PAD yang selama ini dibebankan,” ujar Sambirang.
Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu bahwa, kondisi tersebut menjadi alasan untuk mulai menyusun target penerimaan Bapeltan berdasarkan potensi riil aset dan tingkat pemanfaatannya, bukan semata-mata mengacu pada realisasi tahun sebelumnya.
Potensi Besar, Fasilitas Masih Perlu Pembenahan
Di balik potensi tersebut, Komisi III DPRD NTB menemukan masih terdapat sejumlah fasilitas yang belum dimanfaatkan secara optimal. Salah satu gedung asrama yang dibangun sekitar 2019 hingga kini belum beroperasi karena belum didukung secara memadai oleh jaringan air, listrik, AC, serta perlengkapan kamar.
Selain itu, genset mengalami kerusakan teknis, sementara sejumlah fasilitas asrama lainnya juga membutuhkan pembenahan. Biaya pemeliharaan gedung beserta fasilitas pendukung belum tersedia dalam APBD 2026, baik pada APBD murni maupun perubahan. Bapeltan juga menyampaikan perlunya tambahan sumber daya manusia untuk mendukung pengelolaan fasilitas dan asrama.
“Kita tidak bisa terus memberikan target retribusi sementara fasilitas yang menjadi sumber penerimaannya tidak dibenahi. Kalau ingin Bapeltan semakin produktif, fasilitasnya juga harus dibuat semakin layak, nyaman dan menarik. Jadi pembenahan ini perlu untuk peningkatan pelayanan dan produktivitas aset,” kata Haji Sem kerap Ketua Komisi III DPRD NTB itu disapa.
Berpeluang Menjadi Pusat Pelatihan Sekaligus Alternatif Penginapan
Sambirang menilai Bapeltan memiliki keunggulan yang belum sepenuhnya dikembangkan. Selain memiliki ruang pertemuan dan asrama, kawasan Bapeltan juga dikelilingi hamparan persawahan yang menghadirkan suasana nyaman bagi para pengunjung.
“Kalau dibenahi dan didandani dengan baik, Bapeltan ini bisa menjadi pilihan yang menarik. Bukan hanya untuk pelatihan, rapat atau kegiatan lembaga, tetapi fasilitas asramanya juga bisa menjadi pilihan tempat menginap. Lingkungannya nyaman, dikelilingi hamparan sawah dengan pemandangan yang indah. Jika di-upgrade, bisa juga jadi alternatif tempat menginap bagi tamu-tamu MotoGP yang tidak kebagian kamar hotel. Ini nilai tambah yang bisa kita kembangkan,” ujarnya.
Karena itu, menurut dia, pembenahan Bapeltan seharusnya dilakukan dengan konsep yang lebih menyeluruh. Tidak hanya memperbaiki kerusakan, tetapi juga meningkatkan standar kenyamanan, kebersihan, kualitas kamar, serta fasilitas pendukung sehingga memiliki daya tarik yang lebih tinggi bagi pengguna.
“Kalau ditata dengan baik, bersih, nyaman dan dikelola secara profesional, Bapeltan bisa mempunyai daya tarik tersendiri. Semakin banyak yang memanfaatkan, semakin produktif asetnya dan semakin besar pula potensi penerimaannya,” tambah Sambirang Ahmadi.
Status BLUD Dinilai Mampu Mendorong Pengelolaan Lebih Profesional
Dalam pertemuan tersebut, pengelola Bapeltan juga menyampaikan harapan agar balai dapat bertransformasi menjadi BLUD. Komisi III memandang gagasan tersebut perlu ditindaklanjuti dengan mempersiapkan aspek kelembagaan, tata kelola keuangan, sumber daya manusia, jenis layanan, serta rencana pengembangan aset.
“Harapan menjadi BLUD ini perlu dipertimbangkan. Dengan status BLUD tentu akan semakin baik pengelolaannya, lebih profesional dan fleksibel, kualitas layanan meningkat, fasilitas terawat dan aset menjadi lebih produktif. Kalau persyaratannya terpenuhi dan hasil kajiannya menunjukkan Bapeltan layak menjadi BLUD, tentu ini patut kita dorong bersama,” tegas Sambirang.
Ia menegaskan, aset yang telah dibangun menggunakan anggaran daerah harus mampu memberikan manfaat dan produktivitas yang lebih besar. “Aset yang sudah dibangun dengan uang daerah harus kita buat produktif,” tegasnya.
“Kita ingin Bapeltan dibenahi, dikelola lebih profesional, semakin banyak dimanfaatkan masyarakat dan pada akhirnya memberikan kontribusi PAD yang lebih besar. Potensinya sudah terlihat, sekarang tinggal bagaimana kita serius mengelolanya,” demikian Sambirang Ahmadi menambahkan. (*)
