NUSRAMEDIA.COM — Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.Si., menegaskan bahwa arah kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pengentasan kemiskinan, penguatan ekonomi produktif, ketahanan pangan, serta peningkatan kualitas pelayanan dasar menjadi prioritas utama yang harus diwujudkan melalui kebijakan anggaran daerah.
Penegasan tersebut menjadi pesan utama Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB dalam Rapat Paripurna DPRD NTB, Senin (9/11/2026). Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda didampingi para Wakil Ketua yakni Lalu Wirajaye, H. Muzihir dan H. Yek Agil.
Nampak hadir pula unsur TNI, Polri, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, serta jajaran pejabat Pemprov NTB tersebut menjadi momentum penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2027.
Dalam penyampaian tersebut, Pemerintah Provinsi NTB mengajukan rencana pendapatan daerah sebesar Rp6,22 triliun, meningkat 10,69 persen dibandingkan APBD Murni 2026. Sementara itu, belanja daerah direncanakan mencapai Rp6,06 triliun, atau meningkat 5,70 persen.
Wakil Gubernur yang akrab disapa Umi Dinda itu menekankan bahwa peningkatan anggaran harus berjalan seiring dengan ketepatan dalam menentukan prioritas pembangunan. Kebijakan fiskal tidak boleh semata-mata berorientasi pada besarnya alokasi anggaran, tetapi harus memastikan setiap program memiliki sasaran yang jelas, hasil yang terukur, serta manfaat yang benar-benar dapat dirasakan masyarakat.
Empat Prinsip Dasar Kebijakan Fiskal 2027
Dalam penjelasan resmi pemerintah daerah, kebijakan fiskal 2027 bertumpu pada empat prinsip utama, yakni realistis dan sehat, berorientasi hasil, tepat sasaran, serta berkelanjutan.
Pendekatan tersebut menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai dasar penyusunan program pembangunan, sekaligus memastikan belanja daerah tetap terjaga agar tidak menjadi beban bagi generasi mendatang.
Prinsip tersebut sekaligus menegaskan bahwa perencanaan anggaran harus berangkat dari kebutuhan dan program prioritas yang benar-benar diperlukan masyarakat.
“Anggaran mengikuti program, bukan program mengikuti anggaran,” demikian salah satu penegasan dalam Nota Keuangan APBD 2027.
Rp745,25 Miliar untuk Pengentasan Kemiskinan
Komitmen menghadirkan anggaran yang berdampak langsung bagi masyarakat diwujudkan melalui penguatan program pengentasan kemiskinan dengan alokasi sekitar Rp745,25 miliar.
Intervensi program tersebut difokuskan pada 106 desa kantong kemiskinan ekstrem. Upaya penanganannya dilakukan melalui penguatan usaha produktif keluarga miskin, perlindungan sosial, serta peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan bagi kelompok rentan.
Melalui kebijakan tersebut, pengentasan kemiskinan ditempatkan sebagai salah satu prioritas penting dalam arah pembangunan daerah tahun 2027.
Ketahanan Pangan, Energi, dan Hilirisasi Ekonomi
Selain pengentasan kemiskinan, pemerintah daerah juga memprioritaskan penguatan ketahanan pangan dan energi. Fokus kebijakan mencakup dukungan terhadap sektor irigasi, pertanian, peternakan, perikanan, hingga pemanfaatan energi terbarukan.
Pengembangan industri agromaritim melalui hilirisasi turut menjadi perhatian pemerintah daerah. Langkah ini diarahkan agar hasil produksi daerah tidak hanya memiliki nilai produksi, tetapi juga mampu menghasilkan nilai tambah ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.
Pada sektor lainnya, APBD 2027 juga diarahkan untuk memperkuat pariwisata berkualitas, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, memperluas konektivitas digital, serta mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Jaga Kesehatan Fiskal dan Perkuat Pendapatan Daerah
Di tengah berbagai prioritas pembangunan, Pemprov NTB juga menegaskan pentingnya menjaga kesehatan fiskal daerah.
Rancangan APBD 2027 mencatat surplus sekitar Rp162,7 miliar. Surplus tersebut direncanakan untuk mendukung kebutuhan pembiayaan daerah, termasuk penyelesaian kewajiban jatuh tempo dan penyertaan modal.
Sementara itu, menghadapi ketidakpastian ekonomi dan ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat, pemerintah daerah akan memperkuat pendapatan asli daerah melalui modernisasi pajak dan retribusi, optimalisasi aset, serta peningkatan kinerja badan usaha milik daerah.
Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah memperkuat kapasitas fiskal daerah agar pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan.
Ranperda APBD 2027 Ditargetkan Disetujui Sebelum 30 November
Pemerintah Provinsi NTB juga mengharapkan pembahasan bersama DPRD berlangsung secara cermat, kritis, dan konstruktif. Dengan demikian, Ranperda APBD 2027 dapat memperoleh persetujuan bersama paling lambat 30 November 2026.
Sebagaimana ditegaskan dalam Nota Keuangan, APBD 2027 harus dikelola secara jujur, transparan, dan akuntabel agar setiap rupiah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, mulai dari desa-desa di Pulau Lombok hingga pelosok Pulau Sumbawa.
Bagi Pemprov NTB, keberhasilan APBD 2027 bukan terletak pada besarnya angka yang disahkan, melainkan pada kemampuannya mengurangi kemiskinan, membuka peluang ekonomi, memperkuat pelayanan publik, dan menghadirkan kesejahteraan yang semakin merata bagi masyarakat NTB. (*)
