NUSRAMEDIA.COM – Rencana investasi besar PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) dalam pengembangan tambang Blok Elang-Dodo beserta pembangunan infrastruktur pendukungnya menjadi momentum penting bagi masa depan perekonomian Kabupaten Sumbawa dan Nusa Tenggara Barat (NTB).
Investasi yang diproyeksikan mencapai Rp90 triliun tersebut, termasuk pembangunan belt conveyor, dinilai berpotensi membuka peluang ekonomi berskala besar, mulai dari penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan dunia usaha, hingga penguatan ekonomi masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.
Ketua Komisi III DPRD Provinsi NTB, H. Sambirang Ahmadi, M.Si., menyambut positif rencana investasi tersebut. Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari Daerah Pemilihan (Dapil) V Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) itu menilai kehadiran investasi besar AMNT patut disambut dengan optimisme.
“Termasuk pembangunan belt conveyor, patut disambut dengan optimisme,” ujar Sambirang Ahmadi di Mataram, Selasa, 10 November 2026. Namun, di balik optimisme tersebut, Sambirang mengingatkan bahwa besarnya nilai investasi tidak serta-merta menjamin meningkatnya kesejahteraan masyarakat lokal.
Menurutnya, persoalan paling mendasar yang harus segera dijawab adalah sejauh mana pemerintah daerah dan masyarakat Sumbawa telah mempersiapkan diri untuk menangkap serta memanfaatkan peluang ekonomi yang akan hadir.
“Investasi besar tidak otomatis menghasilkan kesejahteraan yang besar bagi masyarakat setempat. Dampaknya ditentukan oleh kesiapan sumber daya manusia (SDM), kapasitas usaha lokal, ketersediaan infrastruktur, dan kualitas kebijakan pemerintah,” tegasnya.
Ia mengingatkan, tanpa keterkaitan yang kuat dengan ekonomi daerah, manfaat investasi berpotensi lebih banyak mengalir keluar melalui pengadaan barang, jasa, maupun perekrutan tenaga kerja dari luar daerah.
“Karena tanpa keterkaitan kuat dengan ekonomi daerah, sebagian manfaat investasi dapat mengalir keluar melalui pengadaan barang, jasa, dan tenaga kerja dari luar,” sambungnya.
Belajar dari Pengalaman Newmont
Sambirang menilai, pengalaman PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) dalam mengembangkan tambang Batu Hijau harus menjadi pelajaran penting bagi seluruh pemangku kepentingan, khususnya pemerintah daerah dan AMNT.
Kehadiran industri pertambangan modern sejak 1996 telah membawa perubahan besar terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di Maluk, Sekongkang, Jereweh, serta wilayah sekitarnya.
Masyarakat yang sebelumnya lebih banyak menggantungkan kehidupan pada sektor pertanian, perikanan, dan perdagangan tradisional harus berhadapan dengan teknologi pertambangan modern, sistem kerja profesional, serta standar keselamatan dan kompetensi yang jauh berbeda.
Oleh karenanya, kondisi tersebut dinilai memunculkan apa yang dikenal sebagai industrial shock atau kekagetan industri. Menurut Sambirang, salah satu persoalan yang mengemuka saat itu adalah ketidaksesuaian antara kompetensi tenaga kerja lokal dengan kebutuhan industri pertambangan.
Persoalan tersebut bahkan kerap memicu aksi masyarakat yang mempersoalkan minimnya penyerapan tenaga kerja lokal, sementara pekerja dari luar daerah terus berdatangan.
“Apakah karena Newmont saat itu tidak membuka ruang untuk tenaga kerja lokal? Jelas bukan karena itu. Tapi karena kompetensi warga lokal tidak cocok dengan kebutuhan industri,” ungkapnya.
Karena itu, ia berharap pengalaman masa lalu tidak kembali terulang dalam pengembangan Blok Elang-Dodo. Pemerintah dan perusahaan harus menjadikan kesiapan SDM lokal sebagai agenda utama sejak tahap awal proyek.
Pemerintah Harus Petakan Kebutuhan Tenaga Kerja Sejak Dini
Sambirang mendorong Pemerintah Kabupaten Sumbawa, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, dan Pemerintah Provinsi NTB membangun koordinasi operasional bersama AMNT untuk mengantisipasi kesenjangan kompetensi atau skills gap antara tenaga kerja lokal dengan kebutuhan industri.
Menurutnya, peran pemerintah tidak boleh sebatas mengurus perizinan, menyediakan infrastruktur, dan menjaga kondusivitas daerah. Lebih dari itu, pemerintah harus menjadi penghubung strategis antara investasi dan peningkatan kapasitas masyarakat.
“Salah satu langkah mendesak adalah memperoleh gambaran terperinci mengenai proyeksi kebutuhan tenaga kerja berdasarkan setiap tahapan proyek,” ujarnya.
“Mulai dari kebutuhan operator alat berat, teknisi mekanikal dan elektrikal, pekerja konstruksi, tenaga keselamatan dan kesehatan kerja (K3), logistik, administrasi, supervisor, hingga tenaga manajerial,” imbuhnya.
Ditegaskannya bahwa, data kebutuhan tersebut harus dipadankan dengan ketersediaan lulusan SMK, politeknik, perguruan tinggi, serta tenaga kerja berpengalaman yang berasal dari Sumbawa dan NTB.
Dengan demikian, pemerintah dapat mengidentifikasi secara akurat jenis kompetensi yang sudah tersedia, kompetensi yang masih kurang, serta pelatihan apa saja yang harus segera disiapkan.
“Jangan sampai kebutuhan industri sudah terpetakan, tetapi pemerintah daerah justru terlambat menyiapkan tenaga kerja lokal,” menjadi pesan penting dari dorongan Sambirang tersebut.
Revitalisasi BLK Sumbawa Menjadi Kebutuhan Mendesak
Lebih lanjut dikatakan Sambirang Ahmadi yakni, salah satu ‘PR’ paling mendesak yang disorotinya adalah peningkatan kapasitas Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Sumbawa. Dia menilai BLK tidak boleh lagi sekadar menjadi penyelenggara pelatihan rutin yang berjalan tanpa keterkaitan langsung dengan kebutuhan dunia industri.
“BLK harus bertransformasi menjadi pusat pengembangan kompetensi berbasis kebutuhan industri atau demand-driven training. Untuk mewujudkannya, pemda perlu segera melakukan audit menyeluruh terhadap kualitas instruktur, kurikulum, fasilitas praktik, peralatan pelatihan, hingga tingkat penyerapan lulusan BLK ke dunia kerja,” sarannya.
“Hal paling penting adalah memastikan apakah keterampilan dan sertifikat yang dimiliki lulusan BLK Sumbawa benar-benar relevan, dapat digunakan, serta diakui dalam proses rekrutmen AMNT maupun perusahaan kontraktor dan subkontraktornya,” lanjutnya.
Jika belum memenuhi standar, Sambirang Ahamdi mendorong dibangunnya kerja sama formal antara BLK, AMNT, kontraktor utama, lembaga pendidikan vokasi, serta Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) berlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
Dengan pola tersebut, alumni BLK Sumbawa tidak hanya memperoleh sertifikat pelatihan, tetapi juga sertifikat kompetensi yang kredibel dan diakui oleh industri.
Pengakuan kompetensi ini menjadi penting agar tenaga kerja lokal memiliki daya saing yang setara dengan calon pekerja dari luar daerah. “Jangan sampai proyek pertambangan berteknologi tinggi hadir di Sumbawa, tapi masyarakatnya hanya menjadi penggembira,” tegasnya.
Karena itu, pemerintah bersama AMNT perlu segera menyepakati peta jalan revitalisasi BLK, jenis kompetensi prioritas, standar sertifikasi, hingga mekanisme pengakuannya dalam proses seleksi tenaga kerja.
Tenaga Kerja Lokal Harus Naik Kelas, Bukan Sekadar Mengisi Posisi Dasar
Selain memperkuat pelatihan vokasi, Sambirang Ahmadi menekankan pentingnya membangun strategi pengembangan SDM lokal dalam jangka panjang.
Menurutnya, prioritas tenaga kerja lokal harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas dan kompetensi. Masyarakat harus dipersiapkan agar mampu mengisi berbagai posisi strategis, bukan hanya pekerjaan dasar atau tenaga pendukung.
Pemerintah dan perusahaan perlu merancang program beasiswa pendidikan tinggi pada bidang teknik pertambangan, metalurgi, teknik mesin, elektro, teknologi informasi, hingga manajemen proyek.
“Program pemagangan, kemitraan pendidikan, dan pengembangan keterampilan profesional juga harus dirancang sejak dini,” dorong Sambirang Ahmadi.
Dengan demikian, kata dia, putra-putri Sumbawa memiliki kesempatan untuk berkembang dan meniti jenjang karier hingga menduduki posisi teknis strategis, supervisor, manajer, bahkan posisi kepemimpinan di perusahaan.
Sambirang menilai keberhasilan penyerapan tenaga kerja lokal tidak cukup hanya diukur dari jumlah orang yang direkrut. “Kualitas pekerjaan, tingkat keahlian, jenjang karier, serta besarnya tanggung jawab yang dapat dipercayakan kepada putra-putri daerah juga harus menjadi indikator utama,” katanya.
UMKM dan Pengusaha Lokal Jangan Sampai Tersisih dari Rantai Pasok
Peluang besar investasi AMNT, lanjut Sambirang, tidak hanya terbuka pada sektor ketenagakerjaan. Dunia usaha lokal juga harus mendapatkan ruang untuk mengambil bagian dalam aktivitas ekonomi industri pertambangan.
Kebutuhan proyek yang mencakup material, transportasi, konsumsi, akomodasi, kebersihan, perbengkelan, pemeliharaan, hingga berbagai jasa pendukung merupakan pasar potensial bagi pengusaha lokal, koperasi, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Namun, peluang tersebut tidak akan otomatis dapat dimanfaatkan apabila pelaku usaha daerah tidak memiliki kapasitas produksi, standar kualitas, legalitas, akses pembiayaan, serta tata kelola usaha yang memadai.
Karena itu, Sambirang mendorong pemerintah daerah dan AMNT membangun program pengembangan pemasok lokal atau local supplier development program.
Program tersebut dapat dimulai dengan memetakan paket pengadaan yang realistis untuk dikerjakan pengusaha lokal, membuka informasi persyaratan secara transparan, memberikan pendampingan teknis, serta menghubungkan pelaku usaha potensial dengan perbankan dan lembaga penjaminan.
Dalam hal ini, Bank NTB Syariah, BPR NTB, dan lembaga pembiayaan lainnya dinilai dapat mengambil peran strategis dalam memperluas akses modal kerja berdasarkan kelayakan usaha.
Dengan dukungan tersebut, UMKM dan pengusaha lokal tidak hanya menjadi penonton, tetapi memiliki kesempatan untuk masuk sebagai pemasok langsung maupun mitra perusahaan kontraktor dan subkontraktor.
Semakin besar belanja proyek yang dapat dipenuhi secara kompetitif oleh usaha lokal, semakin kuat pula efek pengganda ekonomi yang dapat dinikmati masyarakat dan bertahan di daerah.
Jangan Hanya Menjadi Lokasi Investasi, Sumbawa Harus Menjadi Penerima Manfaat
Bagi Sambirang, tantangan terbesar Sumbawa bukan semata-mata mendatangkan investasi besar, melainkan memastikan investasi tersebut mampu menciptakan perubahan ekonomi yang nyata dan berkelanjutan.
Investasi pertambangan harus menjadi pintu masuk bagi peningkatan kualitas SDM, penguasaan teknologi, pertumbuhan usaha produktif, serta penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat.
Karena itu, menurut Ketua Komisi III DPRD NTB itu, keberhasilan investasi AMNT kelak tidak cukup hanya diukur dari panjang belt conveyor, volume produksi, maupun besarnya modal yang ditanamkan.
“Ukuran yang jauh lebih penting adalah seberapa banyak tenaga kerja lokal mendapatkan pekerjaan berkualitas, seberapa jauh putra-putri daerah mampu menempati posisi strategis, seberapa banyak pemasok lokal tumbuh, serta seberapa nyata peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.
Sambirang mengingatkan bahwa seluruh pemangku kepentingan harus bergerak sejak sekarang. Masyarakat perlu menyambut investasi dengan optimisme dan keterbukaan.
“Pemerintah harus bergerak lebih cepat dalam menyiapkan kebijakan dan kapasitas daerah. Perusahaan perlu membuka ruang kolaborasi yang nyata,” kata dia.
“Lembaga pendidikan harus menyesuaikan pengembangan kompetensinya, sementara pelaku usaha lokal dituntut meningkatkan profesionalisme dan daya saing,” tambahnya lagi.
Jangan sampai, lanjut dia, ketika investasi datang, pemerintah dan masyarakat justru baru mulai mempersiapkan diri. “Jangan sampai ketika lapangan kerja terbuka, tenaga kerja lokal baru mencari tempat pelatihan. Dan jangan sampai ketika peluang usaha bermunculan, pengusaha lokal baru berusaha memenuhi persyaratan,” katanya.
Pada akhirnya, investasi besar AMNT di Blok Elang-Dodo harus menjadi momentum kebangkitan ekonomi Sumbawa. Sebab, tujuan pembangunan bukan sekadar menghadirkan industri besar di suatu daerah, melainkan memastikan masyarakat di daerah tersebut ikut tumbuh, berkembang, dan menikmati manfaatnya.
“Sumbawa tidak boleh hanya menjadi tempat berlangsungnya investasi besar. Sumbawa harus menjadi daerah yang tumbuh, berdaya, dan semakin sejahtera karena investasi tersebut,” demikian Sambirang Ahmadi. (*)
