Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, saat memimpin Rapat Strategi Percepatan Pengadaan Barang dan Jasa yang berlangsung di Aula Hasan Usman Lantai I Kantor Bupati Sumbawa. (Ist)

NUSRAMEDIA.COM — Mengingat waktu pelaksanaan yang semakin terbatas, Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) segera mempercepat pelaksanaan program APBD Perubahan.

Setiap OPD juga diminta memastikan kesiapan pelaksanaan program agar realisasinya dapat berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Wabup saat memimpin Rapat Strategi Percepatan Pengadaan Barang dan Jasa yang berlangsung di Aula Hasan Usman Lantai I Kantor Bupati Sumbawa, Jumat (13/11/2026).

Baca Juga:  Dukung Ekosistem Kendaraan Listrik, Bapenda NTB Koordinasikan Tarif Retribusi Lahan untuk SPKLU

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, para Kepala Perangkat Daerah, serta Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa.

Percepatan Program Harus Tetap Berpedoman pada Aturan

Dalam arahannya, Wabup menegaskan bahwa seluruh OPD harus segera mempercepat pelaksanaan program APBD Perubahan mengingat waktu yang tersedia semakin terbatas.

Meski demikian, percepatan pelaksanaan program harus tetap mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, manfaat dari berbagai program yang telah direncanakan dapat segera dirasakan oleh masyarakat.

Baca Juga:  Serap Aspirasi di 16 Titik, Sambirang Ahmadi "Jaring" Persoalan Kesejahteraan Kader Posyandu dan PKK

OPD Diminta Tegas Menyampaikan Kesiapan

Selain mendorong percepatan pelaksanaan, Wabup juga meminta setiap OPD menyampaikan secara tegas kesiapan masing-masing dalam melaksanakan program.

OPD yang telah siap diminta segera menindaklanjuti pelaksanaannya. Sementara itu, OPD yang belum siap harus menjelaskan alasan serta kendala yang dihadapi agar dapat dicarikan solusi.

Kesiapan dan Kendala Harus Memiliki Kejelasan

Wabup menekankan bahwa setiap OPD harus memiliki kejelasan dalam menentukan langkah pelaksanaan program, apakah siap menjalankan kegiatan sesuai aturan atau belum siap dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Baca Juga:  Butuh Sinergi "Sikat" Narkoba, Ketua DPRD Sumbawa Dukung Tes Urine Rutin Seluruh Anggota Dewan

“Intinya ada dua hal yang harus jelas, siap melaksanakan program sesuai aturan atau tidak siap dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Wabup. (*)