NUSRAMEDIA.COM, PASURUAN — Minat masyarakat Indonesia untuk bekerja ke luar negeri terbilang cukup tinggi. Tak terkecuali, dari Lombok-Sumbawa Nusa Tenggara Barat (NTB) sekalipun.
Rombongan dari NTB yang di dampingi langsung oleh Wakil Ketua DPRD NTB, H Abdul Hadi dan Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB, H MNS Kasdiono mengunjungi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) asal NTB yang sedang mengikuti pendidikan di BLK-LN PT Prima Duta Sejati (PDS) Jawa Timur.
Sembari didampingi langsung Direktur Utama PT PDS Maxixe Mantofa, rombongan diajak berkeliling melihat secara langsung bagaimana dan seperti apa situasi kondisi termasuk proses pendidikan yang diberikan kepada seluruh CPMI binaan BLK-LN PT PDS.
Di BLK-LN PT PDS ini Maxixe Mantofa menyebutkan, bahwa ada beberapa jenis pendidikan/pelatihan keterampilan yang diberikan kepada CPMI. Yaitu diantaranya, rumah tangga, perawat, pekerja industri, baby sister, nelayan dan konstruksi.
Selain itu pula, yang lebih fokus adalah tata cara berbahasa dan menulis yang baik dan benar (bahasa asing).
“Jadi sebelum mereka ditempatkan (penempatan kerja), kita bekali mereka ilmu pengetahuan dan keterampilan selama lebih kurang tiga bulan,” ujar Maxixe di Gempol, Kota Pasuruan – Jawa Timur, Kamis 11 Oktober 2018.
Ia menjelaskan, setiap tahunnya grup dari perusahaan ini memberangkatkan 4.000-5.000 pekerja sesuai dengan permintaan dari negara yang dituju.
Salah satu negara yang menjadi tujuan pekerja antara lain Malaysia, Singapura, Hongkong, Taiwan, Jepang dan Afrika.
“Paling banyak permintaan adalah asisten rumah tangga (ART) namun sekarang tren-nya berubah masuk di sektor industri. Tak hanya itu, kami juga banyak peningkatan permintaan untuk profesi perawat,” tuturnya.
Disinggung khusus NTB sendiri, terkait dari jumlah pekerja yang diberangkatkan tersebut. Ia mengaku dari 5 ribu total pekerja tiap tahun yang diberangkatkan tersebut sekitar 10 persen merupakan pekerja dari NTB.
“Kalau dipersentasekan, NTB ada sekitar 10 persen pekerja yang diberangkatkan tiap tahunnya,” kata Maxixe.
“Intinya disini jelas dan mereka semua kita berikan yang terbaik (prosedural hingga pembekalan),” tambahnya lagi.
Mendengar serta menyaksikan secara langsung, Wakil Ketua DPRD NTB, H Abdul Hadi bakal mendorong Pemprov NTB agar bekerjasama dengan PPTKIS agar memberangkatkan PMI memiliki skill.
Dimana nantinya, BLK yang dimiliki harus benar bisa dikelola dengan baik oleh pemerintah. Ia mengaku banyak mendapatkan pengetahuan dalam momen kunjungan ini.
Terkait cukup banyaknya warga NTB yang ditempatkan bekerja oleh PT PDS, ia berharap pemerintah daerah bisa mengadopsi pola BLK-LN tersebut.
“Ini bagus untuk kita dan saya berencana akan mendorong hal ini kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat,” kata politisi asal PKS ini.
Masih dikesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB, H MNS Kasdiono juga merencanakan akan membuat asosiasi PPTKIS di NTB.
Hal tersebut dilakukan, menurut pria yang akrab disapa Haji Kas ini adalah sebagai bagian dari upaya meminimalisir PMI Unprosuderal.
“Insya Allah, coba nanti kita buat asosiasinya di NTB. Melalui cara ini juga kita harapkan dapat meminimalisir pekerja (PMI) non prosedural,” demikian Kasdiono. (NM1)
