NUSRAMEDIA.COM — Anggota Komisi II DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Salman Alfarizi mengaku menyambut baik langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB.
Terutama dalam membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penataan Aset di Gili Trawangan. Menurut dia, langkah Pemprov membentuk satgas itu sudah tepat.
Malah, pihaknya menyatakan sangat mendukung dengan adanya satgas tersebut. Apalagi dalam menyikapi persoalan yang ada di Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara.
Aset Pemprov yang ada dikawasan tersebut dinilai memiliki potensi besar untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Kita sambut baik (adanya satgas),” ujarnya.
“Malah kami mendorong agar satgas ini segera bergerak dan menindaklanjuti persoalan yang ada disana. Potensi aset besar, tapi PAD kita mengalami ‘kebocoran’,” imbuhnya, Kamis (25/09/2025).
Dengan adanya satgas itu, menurut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut, diyakini akan berdampak positif dan persoalan yang ada di Gili Trawangan pun menjadi terang.
“Karena pastinya akan dilakukan penataan aset secara menyeluruh, dan itu bagus kita dorong. Untuk menyikapi persoalan disana, karena berkaitan dengan PAD,” jelasnya.
Namun disisi lain, Legislator Udayana jebolan asal Dapil V Sumbawa-KSB itu justru mempertanyakan kejelasan satgas tersebut. Ini lantaran dinilai belum ada pergerakan.
“Kami mempertanyakan kejelasannya, jika sudah bekerja seperti apa, bagaimana dan hasilnya seperti apa?. Ini kan penting untuk kita ketahui bersama,” kata Haji Salman kerap ia disapa.
“Kok belum bekerja, apakah ada kendala. Jika ada, apa masalahnya. Apakah karena SK, soal anggaran atau apa, jadi ini harus jelas. Karena sampai sekarang belum ada progres,” imbuhnya.
Ia berharap agar Pemprov serius menyikapi persoalan yang ada di gili trawangan. Karena ini menyangkut kejelasan aset pemprov dan PAD. “Pemprov harus serius,” tegasnya.
PEMPROV NTB BERENCANA AKAN MEMBENTUK SATGAS ASET GILI TRAMENA
Untuk diketahui, sebelumnya beberapa waktu lalu, Pj Sekda NTB menegaskan komitmen pemprov dalam melakukan penataan menyeluruh terhadap aset yang ada dikawasan Gili Trawangan.
Satgas rencananya akan segera dibentuk. Nantinya satgas itu akan diisi dari unsur kejaksaan, kepolisian, perangkat daerah terkait dan lainnya. Ini sebagai bentuk respon dalam menyikapi persoalan yang ada gili.
Pembentukan satgas ini bertujuan menguatkan sistem pengawasan dan pengelolaan aset. Dari target PAD kerjasama sewa aset semestinya Rp200 miliar pertahun, justru terhimpun hanya Rp2,5 miliar.
Ini menjadi indikator kuat bahwa perlu langkah perbaikan dalam pengelolaannya. Nantinya, satgas akan berperan dalam operasional dan pengawasan di lapangan.
Satgas juga akan menyisir seluruh kerjasama pemanfaatan aset yang ada. Berdasarkan informasi, terdapat sekitar 52 perjanjian kerja sama dari total 65 hektare lahan milik Pemprov NTB.
Yakni di Gili Trawangan, Gili Meno dan Gili Air (Tramena). Seluruh perjanjian tersebut akan diverifikasi ulang untuk memastikan legalitas, efektivitas, dan kesesuaiannya dengan aturan.
“Tentu kita ingin pengelolaannya lebih transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat optimal bagi daerah,” demikian disampaikan Pj Sekda Provinsi NTB Lalu Moh Faozal beberapa waktu lalu. (red)
