NUSRAMEDIA.COM — Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sudirsah Sujanto menepis adanya kabar bahwa Fraksi Gerindra mulai mundur soal wacana interpelasi. Ditegaskannya, upaya penggalangan hak interpelasi masih terus berjalan. “Interpelasi jalan terus,” kata pria yang juga Ketua Fraksi Gerindra NTB tersebut, Senin (6/6) di Mataram. Digulirkannya wacana interpelasi ini, menurut dia, bukan tanpa alasan. “Terutama pointnya soal pengelolaan keuangan daerah ini yang carut marut,” ujar Sudirsah.
“Misalkan, kita melihat sekarang kontrakor-kontraktor lokal kita ini menjerit. Kenapa dia menjerit?, karena pekerjaan mereka ditahun 2021 kemarin sampai hari ini belum terbayarkan,” imbuhnya. Diungkapkannya, hutang daerah mencapai Rp 227 miliar. Sebelumnya juga telah dilakukan rapat Banggar dengan TAPD. Hasil rapat itu, kata dia, terjadi refocusing/pemotongan anggaran. Parahnya, refocusing juga menyasar pokok pikiran (pokir) anggota DPRD dengan pemotongan sebesar 20 persen. “Dalam rangka apa?, ya membayar (hutang) ini,” sindirnya.
Dan hal itu, sambung Sudirsah, telah dilakukan. Hanya saja, ia menyayangkan bahwa hingga saat ini pembayaran belum ada terjadi pembayaran alias nihil. Padahal, masih kata dia, dari segi pengerjaan sudah tuntas. “Nah, artinya apa?, artinya ini salah satu carut marut pengelolaan keuangan daerah,” sesalnya. Menurut anggota DPRD NTB jebolan asal Dapil Lombok Barat-Lombok Utara itu, apabila pemerintah telah merencanakan sesuatu maka tentu uang harus ada.
“Artinya kita merencanakan segala sesuatu harus ada uang. Karena adanya uang, makanya ada KUA-PPAS dan sebagainya. Nah, ketika sekarang kontraktor ini bekerja, pekerjaan sudah selesai, uang tidak ada?,” tanyanya. “Ini yang saya katakan manajemen keuangan ini carut marut amburadul. Lantas ditengah jalan ada refocusing bayar hutang itu lucu,” lagi sindirnya. Dia mengaku belum pernah mendapati didalam sejarah ada dilakukan refocusing untuk membayar hutang. “Kecuali, kayak kemarin (wajar) misalnya COVID-19,” tuturnya.
Refocusing ditengah jalan dan diperuntukan membayar hutang, dinilainya sangat tidak aajar. Tak hanya itu, selain masalah pengelolaan keuangan daerah, dia mengaku, masih banyak hal untuk dipertanyakan melalui interpelasi. “Seperti (program pemprov) zero waste, irgiasi tetes, beasiswa, ternak kemudian soal percepatan jalan dan lainnya. Nah, ini akan berkembang setelah kami memanggil gubernur,” tegas Sudirsah. Untuk saat ini, dia mengatakan, pihaknya tidak bisa menyampaikan secara detail terkait apa yang akan dipertanyakan pada interpelasi nanti.
“Sekarang kami tidak bisa sampaikan lebih detail, tetapi nanti berkembang pada saat kami memanggil (Gubernur NTB). Karena nanti disana kami akan menggunakan hak bertanya kami selaku anggota dewan,” katanya. “Kenapa ini kami rasa perlu dipertanyakan, yang namanya kami bertanya pasti kami menduga ada hal-hal yang menyimpang. Makanya kami pertanyakan dan butuh jawaban dari gubernur,” tambahnya lagi. Lebih lanjut ditegaskan Sudirsah Sujanto, dilakukannya digulirkannya wacana interpelasi ini, bukan soal pribadi Gerindra dengan pemerintah.
“Tetapi ini permasalahannya kami ingin memperjuangkan kepentingan rakyat, kepentingan masyarakat secara umum. Bukan soal pribadi antara Gubernur dengan Partai Gerindra,” jelasnya. Lebih jauh disampaikannya, jika telah mendapatkan dukungan dari anggota dewan/fraksi lainnya terkait interpelasi ini, pihaknya mengaku tidak akan setengah-setengah. “Contoh, bagaimana (persoalan) GTI (di gili terawangan) kita perjuangkan. Artinya kalau kami dapat dukungan, akan kami lakukan sampai tuntas,” kata Sudirsah.
Interpelasi, masih sambung dia, bukan sesuatu yang harus ditakutkan oleh kepala daerah. Karena memang, menurut Sudirsah, interpelasi bukan sesuatu barang yang nenakutkan. “Hak bertanya, itu intinya interpelasi. Bukan sesuatu yang harus ditakutkan, dan bukan baranf yang menakutkan,” kata pria yang duduk di Komisi IV DPRD NTB tersebut. Disisi lain, Sudirsah menegaskan, saat ini anggota Fraksi Gerindra NTB berjumlah 9 orang.
Bahkan diklaimnya beberapa anggota/fraksi lainnya sudah melakukan penandatanganan. Hingga saat ini, ungkap dia, pihaknya sangat intens menjalin atau membangun komunikasi dengan para anggota dewan/fraksi lainnya. Beberapa diantaranya, katanya, menyatakan mendukung. “Untuk sementara, Fraksi Gerindra, anggota Fraksi PAN dan PDI Perjuangan sudah pasti mendukung (interpelasi) itu,” kata Sudirsah Sujanto. “Sekali lagi, perlu dicatat ini bukan persoalan pribadi antara Gerindra dengan Pemerintah, tetapi ini murni Gerindra ingin memperjuangkan kepentingan rakyat,” pungkasnya. (red)
