NUSRAMEDIA.COM — Anggota DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) dari Komisi V, Ir. Made Slamet, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan berbagai aspirasi masyarakat yang diserap dalam kegiatan reses.
Aspirasi tersebut mencakup sektor pendidikan, dukungan terhadap kegiatan kemahasiswaan, hingga pengembangan desa wisata berbasis masyarakat.
Legislator Udayana jebolan dari Dapil I Kota Mataram itu mengaku sebelumnya telah banyak menerima aspirasi masyarakat. “Saya menerima banyak aspirasi dari masyarakat,” katanya.
“Termasuk pelajar dan mahasiswa. Semua aspirasi itu harus diperjuangkan melalui mekanisme dan proses yang formal,” sambung politisi PDI Perjuangan tersebut kepada wartawan.
Diungkapkan, salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah kondisi SMA Negeri 11 Mataram yang dinilai masih memerlukan perhatian dan dukungan lebih dibandingkan sejumlah sekolah lain di Kota Mataram.
Menurut Made, peningkatan kualitas pendidikan harus menjadi prioritas karena menjadi fondasi pembangunan sumber daya manusia di NTB.
Tidak hanya fokus pada kebutuhan sekolah, Made juga menyoroti pentingnya dukungan terhadap aktivitas mahasiswa yang selama ini banyak dibiayai secara mandiri.
Ia menilai berbagai kegiatan yang dilakukan mahasiswa memiliki nilai edukatif sekaligus memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat.
Made mencontohkan kegiatan penelusuran gua, penelitian lingkungan, hingga upaya pelestarian alam yang dilakukan mahasiswa. Aktivitas tersebut dinilai layak mendapatkan perhatian dan dukungan pemerintah.
“Kegiatan mahasiswa bukan sekadar kegiatan rekreasi. Banyak yang memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat. Karena itu perlu difasilitasi dan dibantu melalui program-program pemerintah,” katanya.
Menurutnya, dukungan terhadap kegiatan kepemudaan dan kemahasiswaan dapat diperkuat melalui pemanfaatan dana aspirasi anggota legislatif sebagai pelengkap program pemerintah yang belum mampu menjangkau seluruh kebutuhan masyarakat.
“Pemerintah tentu memiliki keterbatasan. Karena itu dana aspirasi bisa menjadi salah satu instrumen untuk membantu program-program yang belum terakomodasi,” jelasnya.
Selain bidang pendidikan, Made Selamat juga memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan desa wisata di NTB. Ia menilai potensi wisata yang dimiliki daerah ini sangat besar, namun belum seluruhnya mampu memberikan manfaat ekonomi secara optimal kepada masyarakat desa.
Menurutnya, banyak destinasi wisata yang berkembang saat ini masih didominasi pengelolaan oleh investor atau pihak perorangan. Karena itu, ia mendorong lahirnya desa wisata yang benar-benar dimiliki dan dikelola oleh masyarakat desa sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas.
“Kita ingin desa wisata itu menjadi milik desa, bukan hanya milik perorangan. Dengan begitu manfaat ekonominya bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” tegasnya.
Meski sejumlah desa wisata di Pulau Lombok telah menunjukkan perkembangan positif, Made menilai pemerintah perlu menghadirkan model pengelolaan yang dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain yang memiliki potensi serupa.
Ia juga menekankan bahwa NTB memiliki kekayaan wisata alam dan kuliner yang belum tergarap maksimal. Dengan dukungan kebijakan yang tepat serta kreativitas masyarakat dan pemerintah daerah, potensi tersebut diyakini mampu menjadi penggerak ekonomi baru di tingkat desa.
“Masih banyak daerah yang memiliki potensi wisata, baik pantai maupun kuliner. Pemerintah harus lebih kreatif dalam melihat dan mengembangkan potensi-potensi yang ada di masyarakat,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, perwakilan Grahapala Rinjani Universitas Mataram turut menyampaikan kebutuhan peningkatan sarana dan prasarana penunjang kegiatan organisasi. Salah satunya adalah fasilitas panjat tebing di lingkungan Universitas Mataram yang dinilai belum memenuhi standar.
Saat ini, fasilitas wall climbing yang tersedia memiliki ketinggian sekitar enam meter dan diharapkan dapat ditingkatkan menjadi 12 meter agar lebih representatif untuk pembinaan dan pengembangan atlet maupun kegiatan mahasiswa.
Made Selamat berharap sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, lembaga pendidikan, dan berbagai pemangku kepentingan dapat mempercepat pengembangan sektor pendidikan, kepemudaan, serta pariwisata berbasis desa di NTB.
“Potensi yang kita miliki sangat besar. Tinggal bagaimana kita bersama-sama mendorong agar potensi tersebut bisa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya. (*)
