NUSRAMEDIA.COM — Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, menawarkan model transformasi sektor pertanian melalui konsolidasi pengelolaan lahan yang terinspirasi dari keberhasilan Federal Land Development Authority (FELDA) Malaysia. Konsep tersebut diyakini mampu meningkatkan produktivitas, menekan biaya produksi, sekaligus memperkuat kesejahteraan petani, terutama di tengah semakin sempitnya kepemilikan lahan pertanian.
Gagasan itu disampaikan Gubernur saat menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) IX Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi NTB yang dirangkaikan dengan Dialog Tani di Mataram, Minggu (2/8). Musda mengusung tema “Memperkuat Peran Petani NTB Menuju NTB Makmur Mendunia dan Generasi Indonesia Emas 2045.”
Dalam sambutannya, Miq Iqbal menegaskan bahwa sektor pertanian tetap menjadi fondasi utama perekonomian NTB. Karena itu, pembangunan pertanian tidak cukup hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi harus mampu menghadirkan kesejahteraan yang lebih baik bagi para petani.
Ia mengungkapkan, kinerja sektor pertanian NTB saat ini menunjukkan tren yang menggembirakan. Hingga pertengahan 2026, Nilai Tukar Petani (NTP) NTB mencapai 131, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang berada di kisaran 127. Sementara Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) tercatat sebesar 135.
“Capaian ini menunjukkan bahwa secara ekonomi usaha pertanian semakin menjanjikan. Ini menjadi sinyal positif bagi generasi muda bahwa pertanian merupakan sektor yang memiliki prospek baik. Bahkan bagi lembaga keuangan, sektor pertanian menjadi sektor yang layak mendapatkan dukungan pembiayaan karena memiliki prospek yang semakin baik,” ujar Miq Iqbal.
Meski demikian, ia mengingatkan masih terdapat tantangan besar yang harus diselesaikan. Sekitar 70 persen petani di NTB merupakan petani gurem dengan kepemilikan lahan yang terbatas, bahkan sebagian tidak memiliki lahan sendiri. Kondisi tersebut menyebabkan biaya produksi tinggi, efisiensi rendah, dan pendapatan petani belum optimal.
Untuk menjawab persoalan itu, Miq Iqbal menawarkan pendekatan baru melalui pengelolaan lahan secara kolektif yang mengadopsi prinsip keberhasilan FELDA Malaysia.
Ia menceritakan pengalamannya saat mengunjungi FELDA dan melihat langsung bagaimana lembaga tersebut berhasil mentransformasi kawasan pertanian melalui konsolidasi lahan dan tata kelola yang terintegrasi. Sebelum dikelola FELDA, banyak petani di Sabah dan Sarawak mengusahakan lahan dalam skala kecil secara mandiri sehingga biaya produksi tinggi, mulai dari pembelian pupuk, penggunaan alat dan mesin pertanian, hingga pemasaran hasil panen.
Namun setelah lahan dikelola secara bersama dalam satu sistem yang terintegrasi, efisiensi meningkat signifikan dan pendapatan petani mampu naik hingga beberapa kali lipat.
“Yang ingin kita ambil bukan menyalin sistemnya secara utuh, tetapi belajar dari prinsip keberhasilannya, yaitu bagaimana petani memperoleh skala ekonomi yang lebih besar melalui pengelolaan bersama,” jelasnya.
Miq Iqbal mencontohkan hamparan sawah di Kabupaten Lombok Tengah yang secara fisik terlihat menyatu, tetapi sebenarnya dimiliki oleh ratusan petani dengan luasan berbeda. Menurutnya, apabila lahan tersebut dikelola secara kolektif melalui Koperasi Multi Pihak atau badan usaha profesional, biaya produksi dapat ditekan secara signifikan karena penggunaan alat mesin pertanian, benih, pupuk, hingga sistem pemasaran dilakukan secara bersama.
“Tadi sepanjang perjalanan kita melihat hamparan sawah yang sangat luas. Secara fisik terlihat satu kesatuan, tetapi pemiliknya bisa ratusan orang. Bayangkan apabila seluruh lahan itu dikelola bersama melalui koperasi. Biaya produksi akan jauh lebih efisien dan petani memperoleh nilai ekonomi yang lebih besar,” katanya.
Menurut Gubernur, pendekatan tersebut juga membuka peluang bagi petani untuk memperoleh nilai tambah melalui pengolahan hasil pertanian, distribusi, hingga pengembangan industri hilir yang mampu meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan.
Karena itu, ia mengajak HKTI NTB bersama seluruh pemangku kepentingan untuk mulai merumuskan model pembangunan pertanian yang lebih modern, efisien, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan petani.
“Pertanian kita harus bergerak dari pola yang berjalan sendiri-sendiri menuju pola kolaboratif. Dengan skala ekonomi yang lebih besar, petani akan memiliki daya saing yang lebih kuat sekaligus memperoleh nilai tambah yang lebih besar,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur juga mengucapkan selamat kepada Willgo Zainar yang kembali terpilih sebagai Ketua HKTI Provinsi NTB. Ia berharap kepengurusan baru mampu memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi NTB dalam mendorong transformasi sektor pertanian, penguatan kelembagaan petani, percepatan hilirisasi komoditas, serta peningkatan kesejahteraan petani di seluruh wilayah NTB.
Bagi Pemerintah Provinsi NTB, transformasi pertanian bukan sekadar meningkatkan produksi, tetapi membangun ekosistem pertanian yang modern, efisien, dan berdaya saing. Melalui konsolidasi lahan, penguatan koperasi multipihak, hilirisasi hasil pertanian, serta kolaborasi pemerintah, HKTI, dunia usaha, dan lembaga keuangan, NTB menargetkan peningkatan produktivitas sekaligus mendorong Nilai Tukar Petani terus mendekati angka 150 sebagai indikator meningkatnya kesejahteraan petani menuju NTB Makmur Mendunia. (*)
