NUSRAMEDIA.COM — Gubernur Nusa Tenggara Barat, Zulkieflimansyah terus melakukan intervensi soal harga jagung di NTB. Sebelumnya meminta dukungan fasilitasi/subsidi ongkos angkutan untuk petani kecil.
Kini, Bang Zul kerap Gubernur NTB disapa, secara resmi telah menandatangani sekaligus melayangkan surat bernomor 521/230/SEK-DKP tertanggal 8 Juli 2022.
Yakni tentang Permintaan Revisi atas Harga Acuan Pembelian (HAP) ditingkat petani atau biasa disebut Harga Pembelian Pemerintah (HPP) kepada Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) RI.
“Kita telah meminta revisi HPP yang sebelumnya Rp 3.150 (berdasarkan Permendag Nomor 7 tahun 2020) menjadi Rp. 4.400. Angka itu berdasarkan kajian dan analisa berbagai pihak,” kata Gubernur, Senin (11/7) di Mataram.
“Seperti Distanbun, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan, BPTP, Akademis/Praktisi, Bulog NTB. Termasuk dari hasil Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan Pemprov NTB dengan melibatkan stakeholder terkait,” imbuhnya.
Pihaknya menilai bahwa biaya produksi petani telah naik cukup tinggi. Sehingga HPP Rp 3.150 sudah tidak relevan. Dan ideal jika dinaikan pada angka Rp 4.400.
Hal itu disebabkan adanya kenaikan pada komponen biaya produksi jagung. Baik pada biaya jasa, maupun biaya kebutuhan lainnya, seperti obat-obatan dan pupuk.
Selain bersurat resmi, Bang Zul juga akan melakukan pendekatan dan lobi langsung kepada Kepala Bapanas RI, agar permintaan revisi HPP komoditi jagung tersebut dapat disetujui dalam waktu dekat.
Bang Zul optimis Bapanas RI akan mengatensi hal tersebut. Meski pihaknya tidak menampik adanya kemungkinan perubahan persetujuan di angka.
Ini mengingat revisi tersebut juga harus mempertimbangkan aspek lainnya. “Selain permintaan revisi HPP, kami juga telah mengusulkan subsidi/fasilitasi biaya angkutan jagung,” ungkapnya.
“Yakni dari lokasi sawah ke jalan raya/gudang yang saat ini tengah dilakukan pendataan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB dengan berkoordinasi dengan Dinas terkait di Kabupaten/Kota di NTB,” tambah Bang Zul.
Pihaknya hingga saat ini sedang terus mendorong pengusaha, baik BUMN (Bulog) maupun swasta, untuk mekakukan pengambilan secara langsung, Bisnis to Bisnis (B2B).
Dengan tujuan, menyerap jagung di Provinsi NTB yang saat ini berdasarkan data masih ada stock sekitar 300 ribuan. “Kita akan dorong terus Bulog dan perusahaan pakan ternak dari berbagai daerah untuk melakukan penyerapan jagung di NTB,” kata Bang Zul.
“Hal itu untuk meningkatkan permintaan jagung. Sehingga, dengan banyaknya pembeli, diharapkan harga jagung akan dapat stabil,” sambung mantan anggota DPR RI tiga periode tersebut.
Sementara untuk opsi ekspor jagung, Bang Zul menegaskan, pihaknya masih terus berkoordinasi dengan pihak terkait. Mengingat adanya larangan dari pemerintah pusat untuk ekspor, dalam rangka menjaga kepastian ketersediaan pangan Nasional.
“Namun, jika pendataan realtime yang sedang kita lakukan telah selesai. Dan ternyata memang jagung kita over stock untuk kebutuhan nasional. Maka itu akan menjadi dasar kita mengusulkan ke pemerintah pusat untuk buka opsi ekspor,” jelasnya.
“Intinya, kami akan melakukan berbagai upaya agar harga jagung di NTB stabil. Do’a kan agar semua dimudahkan ya,” demikian Doktor Ekonomi Industri tersebut menambahkan. (red)
