NUSRAMEDIA.COM — Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Hj. Baiq Isvie Rupaeda menyatakan bahwa pihaknya siap melakukan evaluasi kebijakan tentang tunjangan perumahan dan transportasi bagi para anggota dewan.
“Insya Allah, DPRD NTB komit dan siap mendukung sepenuhnya arahan dan kebijakan dari Presiden Prabowo Subianto,” ujar Hajjah Isvie kerap Ketua DPRD Provinsi NTB itu disapa kepada wartawan, Rabu 10 September 2025 di Mataram.
Meski demikian, ia menilai apabila para anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan, maka hal itu dirasanya sangat perlu. Ini dalam rangka meningkatkan kinerja para wakil rakyat yang ada di Udayana.
Terutama, ungkap dia, bagi para anggota DPRD Provinsi NTB yang berasal dari luar Kota Mataram. Seperti halnya Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, Bima dan Kota Bima di Pulau Sumbawa.
Begitupun terhadap empat wilayah lainnya di Pulau Lombok, yakni Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah dan Lombok Timur. Namun hal itu semua kembali lagi pada kebijakan/arahan Presiden.
“Tapi, jika itu harus dilakukan evaluasi, Insya Allah kami siap dan mematuhinya,” tegas Isvie. Lebih lanjut dikatakannya bahwa, adanya kenaikan tunjangan perumahan dan transportasi, tentu merupakan hasil dari tim apraisal.
Namun jika adanya evaluasi menyeluruh, maka DPRD NTB menyerahkannya ke eksekutif, yakni Gubernur. “Kami hanya meluruskan bahwa kenaikan itu hasil dari tim apraisal, dan jika ada evaluasi, kami (DPRD) serahkan ke Pak Gubernur,” demikian Isvie Rupaeda. (red)
