Ketua Komisi III DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dr. H. Sambirang Ahmad, M.Si. (Ist)

NUSRAMEDIA.COM — DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan dukungan penuh terhadap gagasan Program Desa Berdaya yang tengah disiapkan Pemerintah Provinsi NTB sebagai langkah strategis untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan memperkuat perekonomian desa.

Ketua Komisi III DPRD Provinsi NTB, Sambirang Ahmadi, menilai konsep yang membagi desa ke dalam kategori Desa Transformatif dan Desa Tematik merupakan pendekatan yang tepat dan relevan dengan kondisi riil desa-desa di NTB. “Konsep ini sangat strategis dan perlu didorong pelaksanaannya secara serius,” ujarnya di Mataram.

Ia menjelaskan, Desa Transformatif diperuntukkan bagi desa-desa yang masih masuk kategori miskin ekstrem. Berdasarkan data pemerintah daerah, terdapat 106 desa miskin ekstrem di NTB yang menjadi sasaran utama program tersebut. “Namun karena keterbatasan fiskal, pada tahun 2026 pemerintah provinsi baru akan melakukan penanganan awal pada 40 desa,” ungkapnya.

Baca Juga:  DPRD Sumbawa Desak Pemda Serius Tangani Persoalan Sampah

Sementara itu, desa-desa yang tidak termasuk kategori miskin ekstrem akan ditangani melalui pendekatan Desa Tematik. Pola ini menyesuaikan program pembangunan dengan kebutuhan, potensi unggulan, serta kearifan lokal masing-masing desa.

“Ada desa yang difokuskan pada penguatan ketahanan pangan, ada yang sektor pariwisatanya, termasuk desa pesisir yang bisa didorong melalui pengembangan ekonomi biru,” jelas Sambirang.

Menurutnya, konsep Desa Berdaya akan memberikan dampak signifikan apabila dijalankan dengan komitmen kuat dan kolaborasi lintas pemerintahan. Ia menegaskan peran pemerintah provinsi sebagai orkestrator pembangunan desa.

Baca Juga:  Tak Sekadar Investasi, DPRD Sumbawa Minta Kejelasan Skema Program Unggas Terintegrasi

“Provinsi tidak akan bisa sukses tanpa dukungan penuh dari 10 kabupaten/kota. Capaian provinsi adalah agregasi dari capaian seluruh daerah,” tegasnya. Karena itu, Sambirang menekankan pentingnya penerapan good collaborative governance serta menghindari pola silo governance, di mana setiap instansi berjalan sendiri-sendiri tanpa integrasi program.

“Kalau program provinsi tidak inline dengan kabupaten/kota, tidak matching dan tidak saling memperkuat, targetnya bisa jadi tidak tercapai,” katanya. Ia pun mendorong adanya pola koordinasi yang terstruktur agar penanganan desa-desa miskin ekstrem dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan.

Baca Juga:  Abdul Hadi Minta Negara Hadir Lindungi Warga NTB dari Dampak Cuaca Ekstrem

Menjelang peringatan Hari Jadi NTB ke-67 pada 17 Desember, Sambirang menyampaikan harapannya agar NTB terus bergerak maju sesuai dengan tagline Makmur Mendunia. “Makmur itu identik dengan kesejahteraan yang terus meningkat. Mendunia berarti brand NTB semakin dikenal, sehingga orang luar tertarik datang dan tinggal lebih lama,” pungkasnya. (*)