NUSRAMEDIA.COM — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memperkuat langkah transformasi sektor kesehatan melalui pemanfaatan teknologi digital yang berpijak pada nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.
Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, saat membuka Pertemuan Ilmiah Fasilitas Kesehatan Indonesia (PIFKI) 2026 di Hotel Merumatta Senggigi, Sabtu (13/6/2026).
Mengusung tema “Transformasi Global Mutu Pelayanan Kesehatan Berbasis Kearifan Lokal di Era Digital”, kegiatan yang diselenggarakan Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Indonesia (LAFKI) ini menjadi forum strategis.
Dimana mempertemukan para pemangku kepentingan kesehatan dari seluruh Indonesia. Hadir dalam kesempatan tersebut Direktur Utama BPJS Kesehatan, Dewan Pengawas dan Dewan Pakar LAFKI, Ketua Umum LAFKI dr. Benny H. Tumbelaka, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, akademisi, organisasi profesi, serta pimpinan berbagai fasilitas kesehatan.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur yang akrab disapa Umi Dinda menegaskan bahwa digitalisasi layanan kesehatan merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari di tengah perkembangan teknologi dan tantangan global yang semakin kompleks.
Namun demikian, transformasi tersebut harus tetap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan karakter budaya bangsa. “Kesehatan digital bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah keniscayaan,” katanya.
“Tantangan global, potensi daerah, dan kekayaan budaya lokal harus kita jadikan kekuatan untuk menghadirkan layanan kesehatan yang semakin berkualitas dan mudah diakses masyarakat,” sambungnya.
Menurutnya, NTB memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu motor penggerak transformasi kesehatan di kawasan timur Indonesia. Pemanfaatan teknologi digital terus didorong untuk meningkatkan mutu pelayanan.
Termasuk memperkuat keselamatan pasien, mempercepat akses layanan, serta mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data dan kebutuhan masyarakat.
Langkah tersebut sejalan dengan visi pembangunan daerah yang menempatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai prioritas utama.
Melalui sinergi lintas sektor, Pemprov NTB berupaya menghadirkan sistem layanan kesehatan yang lebih inklusif, adaptif, dan merata guna mewujudkan NTB Makmur Mendunia.
Umi Dinda juga menekankan bahwa keberhasilan pembangunan kesehatan tidak dapat dicapai oleh pemerintah semata. Dibutuhkan kolaborasi kuat antara tenaga kesehatan, akademisi, organisasi profesi, dunia pendidikan, dan masyarakat.
“Kesehatan bukan kompetisi antarfasilitas kesehatan. Ini adalah kerja kolektif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, kolaborasi menjadi kunci menghadirkan pelayanan yang bermutu,” ujarnya.
Selain menjadi ruang berbagi pengetahuan dan inovasi, penyelenggaraan PIFKI 2026 juga diharapkan memberikan dampak ekonomi bagi daerah melalui peningkatan aktivitas sektor pariwisata, perhotelan, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di NTB.
Sementara itu, Ketua Umum LAFKI, dr. Benny H. Tumbelaka, menegaskan bahwa transformasi pelayanan kesehatan tidak cukup hanya bertumpu pada kemajuan teknologi. Menurutnya, budaya mutu, keselamatan pasien, integritas profesi, dan empati harus menjadi fondasi utama dalam setiap pelayanan kesehatan.
Selama enam tahun terakhir, LAFKI secara konsisten melakukan pendampingan terhadap fasilitas kesehatan di berbagai daerah melalui akreditasi, pembinaan, dan penguatan budaya mutu agar mampu memberikan pelayanan yang aman, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Melalui moto “Tatas, Tuhu, Trasna” yang bermakna tulus, benar, dan penuh kasih sayang, LAFKI mengajak seluruh insan kesehatan untuk terus menjaga profesionalisme dan integritas dalam membangun sistem kesehatan nasional yang berkualitas.
Penyelenggaraan PIFKI 2026 sekaligus menegaskan posisi NTB sebagai daerah yang tidak hanya adaptif terhadap perkembangan teknologi, tetapi juga mampu mengintegrasikan inovasi dengan nilai-nilai lokal.
Dengan pendekatan tersebut, NTB optimistis dapat menjadi salah satu pelopor transformasi kesehatan nasional yang menghadirkan layanan lebih cepat, aman, manusiawi, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat. (*)
