NUSRAMEDIA.COM — Anggota Komisi IV DPR Republik Indonesia Johan Rosihan mengikuti Rapat Kerja (Raker) bersama Kemenenterian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Raker itu terlaksana pada Selasa (17/01/2023) di Gedung DPR RI, Jakarta. Sebagai Wakil Rakyat Pulau Sumbawa di Senayan, Johan Rosihan mempertanyakan beberapa hal.
Dengan tegas, politisi PKS yang dikenal cukup vocal itu mempertanyakan soal keberlanjutan pembangunan Shrimp Estate di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.
Lantaran dinilai tidak ada realisasi hingga saat ini, Johan Rosihan meminta kejelasan alasan pembangunan Shrimp Estate di Sumbawa belum juga dilaksanakan.
Padahal sebelumnya, menurut dia, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono sudah pernah turun secara langsung meninjau lokasinya. “Masyarakat setempat mempertanyakan tentang Shrimp Estate ini,” kata Johan Rosihan.
“Karena saya dengar kabarnya itu akan dialihkan. Dan sebagai kompensasinya, ada dianggarkan untuk perbaikan tambak. Tapi anggaranya masih berbintang. Nah, mohon kejelasan soal ini,” tanyanya dengan tegas dengan pihak KKP.
Diketahui sebelumnya, Menteri KKP telah berkunjung dan bersilahturahmi dengan pemilik lahan yang akan dijadikan sebagai lokasi pembangunan Shrimp Estate pada 18 Maret 2022 lalu.
Kala itu, Wahyu Trenggono bahkan menyebut bahwa KKP telah menggelontorkan anggaran sebanyak Rp7,2 triliun untuk pembangunan di atas lahan seluas 500 hektare tersebut.
Hanya saja, kata Johan Rosihan, anehnya sampai saat ini pembangunan Shrimp Estate yang dijanjikan tersebut tak kunjung terealisasikan.
Tak hanya soal Shrimp Estate, Legislator Senayan kelahiran Sumbawa itu juga menyinggung dan mempertanyakan tentang rencana pembangunan pos pengawasan.
Yaitu tepatnya diwilayah Goa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, NTB. Sebelumnya, Pemda Sumbawa telah menyiapkan lahan untuk pos pengawasan ini.
Kembali lagi, pembangunannya juga tak kunjung direalisasikan oleh KKP. “Tanahnya sudah ada, tapi kabarnya juga anggaran masih belum jelas,” kata Johan Rosihan.
Oleh karenanya, pria yang kerap disapa JR ini mendorong KKP agar dapat dijadikan perhatian. “Saya meminta agar KKP memberi perhatian untuk masalah ini,” tegas Johan Rosihan.
Hal ini dinilai penting oleh Johan Rosihan, mengingat melalui program tersebut, kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat bisa meningkat.
Maka dari itu, Johan Rosihan berkomitmen untuk terus mendesak realisasi dari program-program kementerian yang dicanangkan diwilayah Pulau Sumbawa. (red)
